Pariaman – Dewan Perwakilan Raktyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman sampaikan pendapat akhir Fraksi (Stemmotivering) terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 kepada Walikota Pariaman Genius Umar dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang rapat utama DPRD di desa Mangguang, Selasa (9/7).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Fitri Nora, disaksikan Ketua DPRD Faisal dan anggota DPRD, Sekdako Indra Sakti serta segenap Kepala OPD Pemko Pariaman.
Semua fraksi di DPRD Kota Pariaman, mulai Fraksi Bulan Bintang Amanat yang dibacakan Romi Novialdi, Fraksi Golkar dibacakan Ali Bakri, Fraksi Nurani Pembangunan dibacakan Riza Saputra, Fraksi Nasdem dibacakan M. Taufik dan Fraksi Gerindra dibacakan Hamdani menerima dan menyetujui Ranperda Pelaksanaan APBD Kota Pariaman tahun 2018 untuk dijadikan Peraturan Daerah Pelaksanaan APBD Kota Pariaman tahun 2018.
Meski menyetujui menjadi perda, namun terdapat beberapa catatan dari masing masing fraksi untuk walikota Pariaman. Seperti diantaranya yakni menyangkut persoalan pasar Pariaman dan pemetaan strategi dan memaksimalkan pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
Fraksi Nasdem menilai pemko Pariaman belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga perlu langkah langkah strategis dalam meningkatkan PAD pada tshun tshun berikutnya melalui pengembangan potensi daerah dan peningkatan SDM.
Sementara itu fraksi Hanura Pembangunan meminta walikota Pariaman untuk melakukan pemetaan kebutuhan perencanaan yang tepat agar program OPD tepat sasaran.
Selain itu fraksi Nurani Pembangunan juga meminta pemerintah kota untuk mengoptimalkan langkah kongkrit terkait penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.
Adapun Fraksi Golkar menilai pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman pada tahun 2018 hampir terealisasi, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat pada pendapatan bersumber dari retribusi karcis.
Fraksi Golkar juga mendorong agar Pemko Pariaman meningkatkan kapasitas ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan memperkuat sinkronisasi antar lembaga, sehingga pencapaian hasil kinerja pemerintah Kota Pariaman maksimal.
Selain dua hal itu, fraksi ini juga meminta agar pemko Pariaman memperhatikan dukungan sarana transportasi umum mendukung aktivitas Pasar Pariaman yang akan dibangun kembali. Pemerintah diminta menyediakan akses atau trayek angkutan umum ke Pasar Pariaman.
Fraksi Gerindra juga mendorong Pemko Pariaman melakukan pemetaan kebutuhan anggaran yang akurat. Hal tersebut agar anggaran terserap maksimal sesuai dengan kebutuhan. Fraksi Gerindra juga meminta agar Pemko Pariaman memaksimalkan PAD Kota Pariaman dengan mengembangkan potensi yang ada.
Sementara itu Fraksi Bulan Bintang-Amanat, meminta pemerintah merealisasikan Bantuan Rumah Nelayan. Laporan masyarakat yang diterima fraksi ini, program itu belum terlaksana. DPRD meminta agar pihak terkait mengecek pelaksanaan program bantuan itu.
Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora yang memimpin sidang mengatakan DPRD Kota Pariaman dan Pemko Pariman sedang membahas tiga Ranperda lainnya.
Yakni Ranperda Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, Ranperda Tentang Kesejahteraan Sosial dan Ranperda Tentang Kepemudaan. Tiga Ranperda tersebut telah dibahas bersama dengan Pemko Pariaman.
Sementara Walikota Pariaman Genius Umar mengucapkan terimakasih kepada legislatif DPRD Pariaman yang telah menerima dan menandatangani Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 untuk menjadi peraturan daerah kota Pariaman tahun 2018.
“Alhamdulillah, terimakasih kepada DPRD atas dukungan dan dedikasinya dalam mengawal pemerintahan kota Pariaman demi kemajuan kota Pariaman ke depan,” ujarnya. (*)
