Ilustrasi. (Foto: Merdeka)
Lintassumbar.id – Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur
mengatakan saat ini jumlah perantau yang masuk ke Kabupaten Padang Pariaman sejak sepekan terakhir terus meningkat hingga mencapai angka 2.744 orang pada Minggu, (29/03/20). Mereka sebagian besar berasal dari daerah terjangkit Covid 19 seperti Jakarta, Bandung dan negara tetangga Malaysia.
Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat dalam upaya pencegahan penularan Covid 19 di Padangpariaman.
“Ini menjadi persoalan yang pelik bagi Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mengirimkan surat kepada perantau untuk tidak pulang kampung, namun kenyataannya yang terjadi saat ini para perantau tetap pulang kampung dengan alasan faktor ekonomi,” ujar Suhatri Bur saat video confrence dengan wakil gubernur Sumbar, terkait penangan Covid 19, di kantor bupati, Minggu, 29/3.
Saat ini di Bandara Internasional Minangkabau telah terjadi pengurangan frekuensi penerbangan namun animo masyarakat untuk pulang kampung terus meningkat, ditambah dengan murahnya harga tiket sehingga semakin mendorong masyarakat untuk pulang kampung.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Padangpariaman sudah mengusulkan kepada Gubernur Sumbar dan pemerintah pusat untuk menutup bandara untuk sementara waktu.
Suhatri Bur mengatakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan semi lockdown dimana sekolah dan beberapa ASN telah diliburkan kecuali bagi pelayan publik untuk tetap bekerja dengan sistem piket untuk menghindari keramaian.
Hingga saat ini jumlah ODP di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 23 orang dan PDP sebanyak 2 orang. Suhatri Bur berharap tidak adanya penambahan yang diakibatkan kedatangan perantau sehingga tidak menambah jumlah ODP dan PDP di Kabupaten Padang Pariaman.
Sementara terkait persediaan Alat Pelindung Diri bagi oetugas medis
“Terkait masalah APD enam puksesmas di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki APD untuk penanganan Covid 19 ini, namun masih ada 19 puskesmas lainnya yang belum memiliki APD ini dikarenakan tidak adanya barang yang tersedia untuk mememenuhi kebutuhan tersebut.
Pemerintah Kabupaten padang Pariaman telah menggargarkan dari APBD untuk penyediaan APD tersebut, namun masih harus menunggu ketersediaan barang APD tersebut,” sambungya.
Suhatri Bur menambahkan saat ini harga bahan pokok di Padang Pariaman masih terbilang stabil, namun apabila kondisi ini berlangsung lama maka hal ini nantinya juga akan menjadi masalah karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya lonjakan harga sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. (*)