Padang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Sumatera Barat (Sumbar) tetap tumbuh positif sepanjang 2025 dan memberikan kontribusi strategis terhadap perekonomian daerah.
Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra mengatakan, pertumbuhan tersebut sejalan dengan kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar pada triwulan IV-2025 yang tumbuh 1,69 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Total aset perbankan di Sumbar pada Desember 2025 mencapai Rp85,37 triliun atau tumbuh 1,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Roni dalam jumpa pers di Padang, Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan tercatat sebesar Rp73,86 triliun atau tumbuh 0,68 persen (yoy). Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp58,98 triliun atau meningkat 5,09 persen secara tahunan.
Dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada di level 2,67 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,10 persen, namun masih dalam batas aman.
Penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat sebesar Rp31,06 triliun atau terkontraksi 1,41 persen (yoy), dengan porsi mencapai 42,06 persen dari total kredit perbankan di Sumbar.
Sementara itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi. Hingga Desember 2025, total aset perbankan syariah di Sumbar mencapai Rp14,36 triliun atau tumbuh 10,58 persen (yoy). Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp11,20 triliun atau tumbuh 2,74 persen, sedangkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp12,10 triliun atau meningkat 14,27 persen secara tahunan.
“Risiko pembiayaan syariah tetap terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 1,75 persen, meskipun naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,32 persen,” ujar Roni.
Untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik konvensional maupun syariah, total aset tercatat sebesar Rp3,12 triliun atau tumbuh 11,35 persen (yoy). Penghimpunan DPK mencapai Rp2,29 triliun dan penyaluran kredit serta pembiayaan sebesar Rp2,25 triliun, dengan porsi pembiayaan UMKM mencapai 71,39 persen.
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya perusahaan pembiayaan, total pembiayaan yang disalurkan hingga November 2025 mencapai Rp5,63 triliun atau tumbuh 3,23 persen (yoy). Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tercatat sebesar 2,01 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, fintech lending terus mencatatkan pertumbuhan signifikan. Hingga Desember 2025, outstanding pembiayaan melalui fintech lending mencapai Rp1,57 triliun atau tumbuh 20,69 persen (yoy).
Selain kinerja industri, OJK Sumbar juga mencatat perkembangan di bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Sepanjang 2025, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 61 kegiatan edukasi secara langsung dan 26 kegiatan edukasi tidak langsung melalui media sosial dan media cetak.
Adapun pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), tercatat sebanyak 640 pengaduan dari masyarakat Sumbar hingga Desember 2025. Pengaduan terbanyak terkait perilaku petugas penagihan, dugaan fraud eksternal, restrukturisasi atau relaksasi kredit, serta Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).(Jamal)