Lintassumbar.id – Dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padangpariaman-Pekanbaru I semakin besar. Hal ini terlihat dari pertemuan warga di Kanagarian Parit Malintang, Kabupaten Padangpariaman dengan tim BPN dan Kementerian PUPR, Senin, 29/6. Melalui pertemuan tersebut, warga yang hadir setuju untuk dilakukan pengukuran, indentifikasi dan inventarisasi lahan.
Bentuk respon positif masyarakat tersebut, juga terungkap dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Universitas Andalas (Unand), di lapangan. Seperti diungkapkan oleh akademisi dari Unand, Ilham Aldelano Azre.
“Sekitar 77 persen masyarakat menerima pembangunan jalan tol. Dengan dukungan yang cukup besar ini, jangan sampai masyarakat terlanjur menerima informasi sepihak, yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah,” ungkap Azre, saat dialog bertema Persepsi Masyarakat Terkait Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Selasa (30/6) di Padang TV.
Azre mengungkapkan, sebenarnya masyarakat sudah tahu adanya pembangunan jalan tol ini dari berbagai sumber. Namun, informasi yang diserap tidak lengkap. Padahal dengan memaksimalkan sosialisasi informasi kepada masyarakat, jelas akan membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Apalagi masyarakat selalu ingin mendapatkan informasi yang cepat terkait kejelasan, kepastian dan solusi tentang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol tersebut. Dalam sosialisasi yang dilakukan, informasi yang diberikan harus dapat menjelaskan semua itu.
Fase sosialisasi dan komunikasi dalam proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padangpariaman-Pekanbaru I sangat menentukan. Azre menegaskan, jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat jalan tol yang dibangun tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka. Selain itu, penjelasan lain yang perlu disampaikan, terkait kepastian harga serta, tanah masyarakat yang terpakai harus dapat memberikan manfaat secara ekonomi.
“Masyarakat akan bertanya bagaimana nasib anak cucu kami jika tanah kami ini diserahkan. Dengan adanya investor jalan tol ini nanti, juga harus memiliki kepedulian kepada masyarakat, seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tanahnya terpakai. Artinya di fase awal pembangunan jalan tol ini harus mampu melihat jauh ke depan,” harap Azre.
Azre berharap, jangan sampai proses pembebasan lahan jalan tol ini memakan waktu yang cukup lama.
“Nanti bisa “masuk angin” dan mengundang orang “bermain” dalam proses pembebasan lahan. Bagi masyarakat, harus ada stimulus dari tanah yang dibebaskan. Jalan tol dibangun, masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” harapnya.
Pembangunan jalan tol menurutnya, cara menguji komitmen pemerintah dan stakeholder. Jalan tol inilah fase pembangunan peradaban berikutnya. Karena itu BPN dan Kementerian PUPR harus melakukan sosialisasi secara massif.
Sementara itu, terpisah, pendekatan persuasive juga dilakukan Tim Hutama Karya Infrastruktur (HKI), sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol Padangpariaman-Pekanbaru I Seksi Ruas Padang-Sicincin. Pendekatan yang dilakukan membuahkan hasil dukungan masyarakat. Hal ini terlihat dari kesediaan masyarakat yang mau menyewakan lahan untuk percepatan pembangunan jalan tol di kawasan Parit Malintang Kabupaten Padangpariaman.
Bentuk dukungan masyarakat tersebut, diamini Kepala Badan Pengadaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Upik Suryani. Diungkapkannya, selama ini dalam proses pembebasan lahan jalan tol ini, berjalan lancar tanpa ada riak. UU mengamanatkan prosesnya harus tuntas dua tahun. Jika ternyata dalam dua tahun ini tidak selesai maka akan ditambah setahun lagi.
Namun Upik optimis, dengan dukungan masyarakat ini, pihaknya dapat menyelesaikan pembebasan lahan jalan tol ini dalam waktu dua tahun.
“Saya optimis dapat selesai dalam dua tahun. Butuh kerjasama semua pihak dan masyarakat,” terang dalam acara yang dimoderatori Defri Mulyadi ini.
Menurutnya, pembangunan jalan tol tanpa didukung dan dikontrol oleh masyarakat dan akademisi, tidak akan berjalan. Pembangunan jalan tol tidak hanya sebuah prestasi tapi menjadi prestisi.
Hal senada juga disampaikan PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I, Siska Martha Sari. Masyarakat menurutnya, mendukung penuh pembaangunan jalan tol dan sangat kooperatif dalam upaya pembebasan lahan.
Dalam tahap persiapannya, pihaknya juga sudah komunikasikan dengan Pemprov Sumbar, untuk disosialisasikan dengan pihak-pihak yang memiliki tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol.
“Kita sudah turun ke nagari-nagari dan korong-korong melakukan sosialisasi,” ungkap Siska.
Diakuinya lahan untuk jalan tol ini, 18 persen lebih kebanyakan tanah adat. Karena itu, perlu diteliti secara cermat dan hati-hati. Jangan sampai salah nama kepemilikan. “Prosesnya kita lakukan secepatnya tapi harus berkualitas dan tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.(**)
