Lintassumbar.id – Dianggap tidak mememuhi janjinya kepada masyarakat terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT) Covid, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade menginstruksikan kadernya yang duduk di DPRD untuk menginterpelasi Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah.
“Kami minta kawan-kawan fraksi segera melakukan interpelasi,” ungkap Andre Rosiade usai rapat konsolidasi partai Gerindra Sumbar di Hotel Mercure Senin (27/7).
Keluhan masyarakat soal pencairan BLT Covid-19 yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan walikota diterima Andre Rosiade saat melakukan kunjungan di beberapa lokasi di Kota Padang.
“Kita minta kawan-kawan mempertanyakan itu, jangan sampai janji sebagai walikota tidak dipenuhi tapi sibuk mengejar mimpi menjadi gubernur ” tegas Andre.
Masyarakat hingga saat ini kata Andre baru menerima satu kali pencairan BLT Covid, sementara walikota menjanjikan bantuan diberikan untuk tiga bulan yakni bulan April, Mei dan Juni.
“Jangankan tiga bulan sesuai yang dijanjikan, yang satu bulan tahap pertama saja masih banyak yang belum mendapat BLT. Ini yang menjadi PR,” jelasnya.
Sementara di provinsi dan beberapa daerah lain di Sumbar yang masyarakatnya terdampak Covid-19 telah mendapatkan bantuan hingga tahap tiga dan pencairannya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Interpelasi kata Andre merupakan salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kepastian apakah pencairan dana BLT tahap selanjutnya bisa dicairkan atau tidak.
“Kami berikan instruksi lisan kepada fraksi Gerindra Padang untuk mendesak ini. Kami yakin dengan komposisi mayoritas, Gerindra bisa mengawal,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra Kota Padang Mastilizal Aye mengaku siap menjalankan instruksi dari Ketua DPD Gerindra Sumbar untuk menginterpelasi walikota terkait pencairan dana BLT Covid.
“Instruksi tadi jadi catatan bagi Fraksi Gerindra untuk menyikapinya di DPRD Kota Padang, bagaimana ini bisa kita segerakan,” terangnya.
Meski memiliki mayoritas kursi di DPRD Kota Padang, Gerindra kata Aye tidak bisa berjalan sendiri, untuk itu ia pun akan mengajak partai lain bersama-sama mengajukan Hak Interpelasi.
“Kalau Interpelasi itu kan tidak bisa kita sendiri, setidaknya ada satu fraksi lain yang mengusulkan,” jelasnya.
Aye tidak habis pikir dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pemko Padang yang belum mencairkan BLT Covid tahap dua karena tidak ada alasan untuk menunda pencairan bantuan tahap dua karena anggaran sudah tersedia dan tertuang dalam Perwako.
“Kemarin masih ada dana sisa 77 M, sementara yang baru habis dicairkan pada tahap pertama kan baru 44 M. Kemudian ada sisa yang dikembalikan 7 M lebih kurang,” pungkasnya. (Jamal)
