Lintassumbar.id – Pjs Bupati Agam Beni Warlis eksposes pengelolaan dana desa di Kantor Perwakilan Agam, Belakang Balok Bukittinggi.
Beni Warlis bersama jajaran terkait menunggu Tim Penilai Kompetensi Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Sumbar 2020 yang dikoordinir Kabid PMD Sumbar Azwar.
Beni Warlis memastikan sejak lima tahun ini sudah tidak ada lagi soal problematika sosial ke masyakatan.
“Sesama agam adalah keluarga, sesama muslim bersaudara, ditanam harus menanam kebaikan kebaikan mako bisa manjadi,”ujar Beni Warlis.
Bahkan semangat itu kata Beni Warlis
jauh sebelum adanya SDGs, bak semboyan PT Semen Padang, Agam telah berbuat sebelum yang lain memikirkannya.
“Agam itu daerah dengan geografis yang komplek ada laut, danau, sungai, gunung dan lembah, semuanya potensi buat Agam tacelak tapi tetap mengedepankan nilai nikai Adat Basansi Syarak Syarak Basandi Kitabullah,” ujar Beni.
Tantangan Agam adalah rawan bencana alam dan konsumsi hasil pertanian tinggi tapi rimbo tidak ada lagi nan bisa taruko (lahan pertanian sempit).
Sedangkan terkait soal partisipasi politik ternyata Agam lebih canggih yakni pemilihan walinagari dengn e-votting termasik pengelolaan keuangan dengan aplikasi khusus.
“Nagari di Agam punya kader teknis nagari seperti kader mengelola keuangan nagari sehingga sinkron dengan aturan dan aplikasi, dna kader teknis ini mengisi berbagai bidang yang mendapat pembinaan dari OPD terkait,”ujar Beni.
Heranof anggota TPKTDD Sumbar 2020 lebih menekankan kepada penajaman terutama tentang pemanfaatan aplikasi elektronik yang banyak di Agam.
“Saya ingin tahu saja apakah tidak ada kendala dalam penerapan elektronik tenknologi informasi yang banyak dipakai di Agam,”ujar Heranof yang mendengar adany e votting, e budjeting, e planning dan e conselling di Agam.
Sementara Adrian Tuswandi bagian dari TPKTDD Sumbar 2020 menilik soal pemahaman pimpin daerah tentang transparansi dana desa di 83 nagari di Agam.
“Bagaimana penerapan e-aplikasi tadi ketika ada nagari yang masih blank spot area, terus seberapa juah pak bupati merasakan transparan dana desa di nagari?,”ujar Adrian.
Feri Ganto mengatakan 82 nagari di Agam dua nagari belum terjamah jaringan internet.
“Jaringan internet penting untuk transparansi jika ada nagari tak terjamah internet, meski ada sisitem aplikasi dan Agam lengkap tapi butuh upgrading internet supaya tidka kaku, sebab regulasi di tingkat pemerintahan di atas sering terjadi berubah-ubah,”ujar Feri.
Rusdi Lubis juga menggali soal kiat Pemkab Agam menyikapi perubahan atas regulasi di atas.
“Atau bertahan di Pergub untuk mengakomodir perubahan regulasi, pasalnya sudah ada dampak 476 kegiatan ditetapkan, 209 bisa dilakukan selebihnya dialihkan karena dampak covid-19,”ujar Rusdi Lubis pada sesi tanya jawab yang hidup pada proses penialaian Nagari Tranparansi 2020. (rilis: tpktdd)
