Lintassumbar.co.id – Mantan Komandan Pusat Polisi Militer, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal mengatakan proses SKB 3 Menteri terkait pakaian di sekolah mengesankan Indonesia sudah menjadi negara demokrasi kapitalis atau demokrasi komunis.
Ia menilai SKB 3 menteri yang diterbitkan itu tidak mencerminkan bhineka tunggal ika, karena sudah memuat materi sanksi tanpa meminta pandangan masyarakat terlebih dahulu.
“Kita negara demokrasi, bukan negara kapitalis, bukan negara komunis tapi demokrasi Pancasila. Mari kita kembali lagi kepada demokrasi Pancasila. Bhineka tunggal ika,” tegas Syamsu Selasa (16/2).
Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) itu menyebutkan tata berpakaian di sekolah tidak lagi menjadi masalah sebelum SKB 3 Menteri dikeluarkan.
Namun setelah SKB yang dbuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang aturan berpakaian di sekolah membuat beberapa tokoh menyuarakan penolakan.
“Saya melihat SKB 3 menteri ini bikin ricuh. Apa enggak ada kerja lagi menteri itu. Padahal nggak keluar SKB ini nggak ada masalah. Ini sampai keluarkan sanksi,” kata Syamsu.
Khusus di Sumatra Barat menurut Syamsu Djalal, penggunaan jilbab atau kerudung selama ini sudah melekat sebagai budaya masyarakat Minangkabau yang identik dengan agama Islam.
“Gak bener ini, kita kan orang Minangkabau identik dengan Islam. Orang tua dulu, kalau kau tidak pakai jilbab ingat ya tempatmu di neraka. Karena jilbab itu untuk menutup aurat, jilbab itu wajib,” tegasnya.
Harusnya menurut Syamsu, para menteri yang merumuskan SKB ini terlebih dahulu melakukan musyawarah. Karena Indonesia merupakan negara yang syarat dengan keberagaman di mana setiap daerah punya kearifan lokal yang dilindungi Undang Undang.(Jamal)
