Lintassumbar.co.id – Ketua KPK Firli Bahuri, menyebut kasus korupsi di Sumatera Barat masih tergolong kecil dari provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini merujuk hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), dimana Sumatera Barat berada di peringkat tujuh dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 75,4.
Firli berharap Sumbar mampu mempertahankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Hal ini hendaknya dapat dipertahankan, karena kami meyakini, Sumatera Barat ini banyak melahirkan tokoh hebat, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia,” ujar Firli saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberatasan Korupsi Terintegrasi Se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Padang, Selasa (21/06).
“Mari tetap kita jaga aturan dan perundang-undangan yang berlaku agar pemerintahan baik di Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumbar ini tetap bersih dan jauh dari tindak pidana korupsi,” sambungnya.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, bupati/walikota, sekda serta inspektur Se-Provinsi Sumatera Barat.
Mahyeldi menyebut rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar seluruh kepala daerah, lembaga dan aparat penegak hukum, dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dan mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan terhadap tindak pidana korupsi yang ada di Sumatera Barat.
Sementara itu Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, mengatakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya secara maksimal melakukan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat Kabupaten hingga ke tingkat Nagari.
“Tentunya, pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya kita untuk mewujudkan Padang Pariaman yang bersih dari korupsi dan segala bentuk kejahatan lainnya,” ujar Suhatri Bur.(IKP-Kominfo)
