Lintassumbar.co.id – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflansi Daerah (TPID) Tahun 2022. Rakor yang diprakarsai Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah (Setda) ini, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, MM. Bertempat di ruang rapat Setda, Kantor Bupati Padang Pariaman di Paritmalintang, Senin (20/06).
Hadir sebagai peserta Rakor Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Padang Pariaman Zaki Ali Wardana, Badan Pusat Statistik (BPS) diwakili Koordinator Fungsi Penanggungjawab Seksi Statistik Distribusi Dedi Arman dan Kepala Perangkat Daerah terkait, beserta Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah.
Dalam arahannya Rahmang menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Prinsipnya adalah upaya saling melengkapi, saling memberi informasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang jadi pembahasan. Menurutnya, secara ucapan Rakor ini mudah, namun kadang sulit dalam implementasinya.
“Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab perangkat daerah, kita harus membangun prinsip kekeluargaan lebih awal setelah itu baru didukung dengan regulasi yang ada. Karena prinsip kekeluargaan itulah yang akan membangun komitmen bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rahmang menyebut, terkait pengendalian dan peningkatan inflansi di daerah, ada pada tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah. Katanya, jika segala sesuatu dilaksanakan sesuai aturan dan regulasi yang telah dibuat, akan terjadi keseimbangan dan dapat dikendalikan.
“Terkait inflansi di daerah, jika pelaksanaannya sesuai aturan dan prosedur insya Allah akan bisa dikendalikan,” sebut Rahmang didampingi Asisten II Bidang Pembangunan dan Keuangan Zainil.
Pada kesempatan itu, Rahmang juga berpesan kepada TPID yang hadir agar mengikuti Rakor dengan baik. Dan dia berharap, semoga rapat ini berjalan lancar dan memberi manfaat secara pribadi dan secara kelembagaan di instansi perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dalam memberi kenyamanan kepada masyarakat.
“Secara teknis tentu akan ada pembahasan, semoga berjalan lancar dan dapat memberi manfaat baik secara pribadi maupun bagi perangkat daerah masing-masing,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mulyadi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melaporkan, salah satu bentuk penilaian yang akan dilaporkan ke pusat bahwa Padang Pariaman telah melakukan rapat koordinasi ditingkat Kabupaten. Dia menyebut, rakor ini akan ditindaklanjuti dengan rapat berikutnya yang akan menghadirkan kepala daerah.
“Setelah ini akan ditindaklanjuti dengan High Level Meeting, maka kami berharap juga ada rapat koordinasi di level OPD anggota TPID masing-masing,” ungkapnya.
Dia juga melaporkan bahwa OPD teknis terkait telah melakukan pemantau terkait harga pasar sesuai tupoksi masing-masing perangkat daerah. Hal ini dilakukan dalam upaya mendapatkan informasi dan data, juga sebagai salah satu bentuk upaya pemda dalam pengendalian inflasi.
“Pemantauan harga di lapangan harus lebih dimaksimalkan, bahkan kita sangat dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan daerah lain dalam upaya mencari peluang dan membantu pemasarannya, agar kesembangan dapat dikendalikan,” kata Kabag yang akrab di sapa Muniang ini.
Mengingat seluruh kegiatan TPID, termasuk rakor dan high level meeting harus dilaporkan secara periodik. Makanya dia berharap kerjasama seluruh OPD terkait, serta dukungan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
“Semua kegiatan TPID menjadi bagian dari penilaian secara berjenjang, makanya Bagian Perekonomian sebagai titik koordinasi berharap dukungan lintas perangkat daerah, agar inflasi lebih mudah dikendalikan,” katanya berharap.
Sebagai pembuka diskusi, Asisten II Zainil menyampaikan bahwa masyarakat juga bisa ambil bagian dalam mengatasi inflasi Seperti tidak berlebihan dalam membeli sembako. Menurutnya jangan panik jika terjadi lonjakan harga, atasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik.
“Inflasi terkendali itu, keseimbangan antara produsen dan konsumen,” jelasnya singkat.
Kemudian Rakor dilanjutkan dengan penyampaian informasi dari masing-masing anggota TPID. Di samping itu, juga diminta usul dan saran dari Ketua Kadin dan BPS Kabupaten Padang Pariaman, terkait upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Padang Pariaman. (Rls)
