Padang – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang ajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Sumbar. LBH menggugat Polda Sumbar terkait permintaan informasi kasus tewasnya Afif Maulana yang sedang ditangani oleh Polda Sumbar.
Adapun informasi yang dimohonkan oleh LBH Padang diantaranya rekaman CCTV di kantor Polsek Kuranji selang waktu sejak Sabtu, 8 Juni 2024 sampai dengan Minggu 9 Juni 2024. Kemudian LBH meminta salinan berkas hasil autopsi almarhum Afif Maulana. Sedikitnya ada 6 point informasi yang diminta oleh LBH Padang kepada Polda Sumbar.
Sebelumnya pada 17 Juli 2024 LBH Padang sudah menyurati Polda Sumbar meminta informasi seputar Afif Maulana. Surat itu kemudian dibalas oleh Polda Sumbar pada 22 Juli 2024. Pada surat tersebut Polda Sumbar menjelaskan informasi yang diminta LBH adalah termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf A UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga informasi tersebut tidak dapat diberikan.
Kemudian dalam surat tersebut Polda Sumbar juga menegaskan berdasarkan hasil penyelidikan belum ditemukan adanya dugaan tindak pidana sehubungan penemuan mayat atas nama Afif Maulana.
Atas surat jawaban Polda Sumbar tersebut, LBH merasa belum puas dan mengajukan keberatan ke atasan PPID Polda Sumbar pada 6 Agustus 2024.
Terhadap keberatan tersebut, Polda Sumbar kembali memberikan jawaban melalui surat tanggal 9 Agustus 2024 yang intinya kembali menegaskan hal yang sama bahwa informasi yang dimohonkan tersebut adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan.
Atas jawaban dari Polda tersebut, LBH merasa belum puas dan selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi (KI) Sumbar pada 27 Agustus 2024.
Atas sengketa yang diajukan tersebut, KI Sumbar telah menunjuk Majelis Komisioner untuk menangani sengketa ini, yakni Riswandy sebagai Ketua Majelis, Musfi Yendra dan Tanti Endang Lestari sebagai anggota. Sementara mediator nya adalah Idham Fadhli.
Namun pada sidang perdana dengan agenda pemeriksaan awal yang dilakukan Selasa, 10/9, di Kantor Komisi Informasi Sumbar, kedua pihak tidak hadir. Polda Sumbar selaku Termohon mengaku belum mendapat surat kuasa oleh pimpinan PPID nya.
“Sementara LBH Padang selaku pihak Pemohon tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya pada persidangan. Dengan tidak hadirnya para pihak, maka majelis komisioner memutuskan untuk menskors sidang,” ujar Ketua Majelis Komisioner, Riswandy, saat memimpin sidang.
Seperti yang diketahui Afif Maulana adalah bocah berusia 13 tahun yang diduga meninggal akibat disiksa polisi. Jasad Afif ditemukan mengambang oleh warga di Sungai atau Batang Kuranji di bawah jembatan di Jalan Bypass Kilometer 9, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Minggu, 9/6/2024. Namun Polda Sumbar membantah Afif meninggal karena disiksa akan tetapi karena terjatuh dari jembatan saat mencoba melarikan diri dari kejaran polisi saat tawuran. (KISB)
