Padangpariaman — Plt. Bupati Padang Pariaman Rahmang menghadiri sekaligus membuka pertemuan diseminasi dan publikasi data stunting 2024, di Aula Dinas Kesehatan, di Parit Malintang, Jumat 18 Oktober 2024.
Kegiatan yang merupakan aksi 7 dari 8 aksi konvergensi stunting ini, menekankan pada pengukuran dan publikasi stunting, yang merupakan upaya untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, kecamatan dan nagari.
Dalam arahannya, Rahmang menyebutkan bahwa Padang Pariaman patut bersyukur, karena angka prevalensi stunting berhasil mengalami penurunan signifikan, dan konsisten setiap tahunnya.
“Namun begitu, tentu kita tidak perlu merasa puas dulu. Sebab target angka prevalensi masih jauh dari target nasional, yaitu 14 % tahun 2024,” katanya.
“Kita masih harus terus bekerja keras dan terus membenahi setiap kelemahan dan kekurangan kita, untuk penurunan angka stunting ini, terutama dalam hal Supervisi, Pelaporan, Evaluasi, dan Monitoring (SPEM),” ajak Rahmang yang juga merupakan Ketua TPPS Padang Pariaman itu.
Lebih lanjut Rahmang membeberkan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukan, bahwa prevalensi stunting di Indonesia 21,5%, Sumatera Barat 23,6% dan Padang Pariaman 19,4%.
Jika dibandingkan dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia 21,6% di Sumatera Barat 25,2% dan Padang Pariaman sebesar 25%, maka terjadi penurunan prevalensi stunting yang signifikan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 5,6% di tahun 2023.
Sementara berdasarkan hasil pengukuran balita bulan Agustus tahun 2023 yang inputkan dalam pelaporan e PPBGM diketahui 99,45%. Dengan jumlah balita yang telah diinput sebanyak 27.551 balita dan telah dilakukan pengukuran sebanyak 27.399 dengan jumlah balita stunting yang ditemukan sebanyak 2.783 balita (10,1%).
Terakhir Rahmang menyampaikan, bahwa permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya.
“Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif, memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Elia Munawari melaporkan, bahwa pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status gizi anak sesuai umur, mengukur prevalensi stunting di tingkat nagari, kecamatan dan daerah secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari Posyandu ke Dinas Kesehatan.
Di samping itu, juga untuk meningkatkan efektifitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya.
Dan terakhir, untuk memecahkan masalah dan memantau proses perencanaan di tingkat nagari hingga daerah.
Dia juga menyampaikan laporan prevalensi berjalan tahun 2024 ini. Katanya, prevalensi stunting tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sikabu Lubuk Alung (21,33%) yaitu pada Posyandu yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sikabu berjumlah 8 Posyandu.
“Sementara prevalensi stunting terendah terdapat di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Alung, Nagari Pasie Laweh (0.9%) berdasarkan data e-PPPBGM bulan Agustus 2024,” sebutnya.
Kegiatan yang dilaksanakan satu hari ini, menyasar Kepala Perangkat Daerah, para Camat, Kapala Puskesmas se Padang Pariaman, Walinagari Lokus stunting, serta undangan lainnya dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Bapelitbangda Padang Pariaman. (rel/red)
