Solok Selatan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan menggandeng Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) dalam acara Media Gathering Transformasi Digital pada Tahapan Pilkada Serentak 2024. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan keterbukaan informasi publik, memastikan Pemilu lebih transparan, serta memperkuat keterlibatan media dalam penyebarluasan informasi.
Acara ini berlangsung selama dua hari, mulai Jumat (21/2) hingga Sabtu (22/2) 2025, di Hotel Pesona Alam Sangir. Sebanyak 26 wartawan dari media cetak, elektronik, dan online di Solok Selatan turut hadir untuk mendapatkan wawasan tentang peran mereka dalam mengawal keterbukaan informasi pemilu.
Ketua KPU Solok Selatan, yang diwakili oleh Divisi Hukum Syaiful Amri, secara resmi membuka acara. Pada hari kedua, KPU menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Sumbar, Mona Sisca, serta Sukri Umar dari PWI Sumatera Barat, yang membahas pentingnya transparansi dalam era digital.
Mona Sisca menekankan, KPU sebagai badan publik yang menerima dana APBN dan APBD, wajib mematuhi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“KPU harus memberikan pelayanan informasi yang jelas dan transparan agar tidak terjadi sengketa informasi dan pelanggaran ke DKPP,” ujar Mona Sisca.
Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah penyebaran hoaks terkait pemilu.
Sukri Umar menyoroti peran media dalam menyebarluaskan informasi pemilu secara akurat. Ia mengajak peserta berdiskusi interaktif mengenai strategi penyampaian berita yang faktual dan berimbang.
“Media adalah garda terdepan dalam memastikan informasi pemilu tersampaikan dengan benar kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dengan semakin pesatnya perkembangan digital, media dituntut lebih proaktif dalam menyajikan berita yang tidak hanya cepat, tetapi juga kredibel.
Ketua KPU Solok Selatan, Ade Kurnia Zelli, secara resmi menutup acara pada Sabtu sore (22/2/2025). Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat transparansi pemilu di Solok Selatan serta meningkatkan profesionalisme media dalam mengawal setiap tahapan pilkada.
Dengan adanya media gathering ini, diharapkan informasi pemilu semakin terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi publik dan menciptakan pemilu yang jujur serta adil. (***)
