Jakarta – Percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dinilai sebagai langkah strategis yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Hal ini disampaikan Rahmat Saleh yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Menurut Rahmat, keputusan tersebut sangat layak diapresiasi karena memberikan kepastian terhadap hampir satu juta orang yang menanti status kepegawaian mereka. “Kebijakan percepatan itu sangat tepat untuk dilakukan. Karena ini menyentuh nasib hampir 1 juta orang CPNS maupun PPPK yang menanti-nanti kepastian,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kabar tersebut menjadi angin segar, terlebih karena diumumkan bertepatan dengan bulan Ramadan. Ia menilai hal ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap harapan masyarakat. “Saya selaku anggota Komisi II DPR memberikan apresiasi, penghargaan kepada Presiden yang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat. Tentunya harus segera dieksekusi dengan tindakan yang lebih nyata,” lanjut Rahmat.
Ia turut meminta agar pemerintah segera menyiapkan pelatihan bagi para pegawai segera setelah penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dan masa kerja PPPK dilakukan. Rahmat menilai langkah ini penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas oleh para pegawai yang diangkat.
“Selama beberapa bulan ini, saya banyak menampung aspirasi kawan-kawan di daerah yang sudah resah dan ada yang ingin berdemonstrasi, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini semua sudah terjawab, tidak perlu demonstrasi lagi, fokus kita mengawal apa yang sudah diputuskan saja,” kata Rahmat.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK tahun 2024 tetap akan dilaksanakan pada 2025. “Sesuai arahan Pak Presiden Prabowo, pengangkatan PPPK 2024 tetap dilaksanakan tahun ini,” kata Rini pada Senin (17/3).
Dengan adanya keputusan ini, jadwal sebelumnya yang menetapkan TMT secara serentak pada 1 Maret 2026 dinyatakan tidak lagi berlaku.(***)
