Parit Malintang — Dalam upaya menjaga integritas dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan tes urine bagi ratusan pejabat eselon II dan III, termasuk camat dan sekretaris kecamatan. Kegiatan ini berlangsung di Hall IKK Parit Malintang, Senin, 28//4/25
Pelaksanaan tes urine ini diawali oleh Bupati Padang Pariaman, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, kemudian dilanjutkan oleh seluruh pejabat eselon II dan III yang hadir. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah bersih dari penggunaan narkoba dan zat terlarang lainnya.
Sebelum pelaksanaan tes urine, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis memimpin rapat evaluasi dan koordinasi yang dihadiri seluruh pejabat terkait. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya menjauhi narkoba serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya seperti judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol).
“Narkoba itu merusak. Tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan dan karier seseorang. Karena itu saya mengetuk hati kita semua, jangan pernah terlibat dengan narkoba, judi online, maupun pinjaman online ilegal,” tegas bupati.
Dirinya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan tes urine ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas.
“Tes ini bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh pejabat kita benar-benar bersih dan menjadi contoh baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus mengawal dan memperkuat integritas ASN di lingkungannya, sejalan dengan upaya nasional dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan praktik ilegal lainnya.
Plt Kepala Dinas kesehatan, Dr Efriyeni menyebutkan dalam proses pelaksanaan tes urin kali ini pihaknya lakukan kerjasama dengan BNN provinsi dan Polres Padang Pariaman, dan pemeriksan ini juga bisa diketahui langsung hasilnya.
“Tes urine ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar dan Polres Padang Pariaman, dilakukan secara acak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk memastikan kejujuran dan objektivitas hasil pemeriksaan,” sebutnya. (*)
