Padangpariaman — Pengelolaan sampah di sekolah memerlukan berbagai solusi alternatif, seperti peningkatan kesadaran warga sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, pemilihan metode pengelolaan yang efektif, serta partisipasi aktif dari pemerintah, dunia pendidikan, LSM, dan pelaku usaha.
Isu ini mengemuka dalam kegiatan Refreshment Program Adiwiyata dan Sosialisasi Proyek Perubahan Peningkatan Partisipasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (P3SM) yang digelar pada Selasa, 3 Juni 2025 di Aula Bapelitbangda, Parik Malintang.
Program ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam 100 hari masa kepemimpinannya, guna mendorong budaya peduli lingkungan di sekolah melalui penerapan program Adiwiyata.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) sesuai Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019. Tujuan utamanya adalah menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama di lingkungan pendidikan.
Acara dibuka oleh Asisten II Setdakab Padang Pariaman, Yurisman Yakub, mewakili Bupati. Dalam sambutannya, ia berharap setiap sekolah mampu menjadi sekolah bebas sampah dan memiliki sanitasi yang baik.
“Dengan adanya kegiatan ini, pelaksanaan Adiwiyata—terutama dalam pengelolaan sampah—diharapkan lebih mudah dipahami, terukur, dan transparan. Sehingga partisipasi sekolah akan meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” ujar Yurisman.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semakin banyaknya sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata akan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan di Padang Pariaman.
Tiga Narasumber Paparkan Strategi Lingkungan Sekolah
Narasumber pertama, Syofrion Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, menekankan pentingnya perubahan perilaku siswa untuk memerangi sampah, khususnya sampah plastik. Ia mengingatkan tentang Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor 1658/DLHPKPP/X/2024 mengenai pengurangan dan penanganan sampah di seluruh instansi pemerintah.
“Kita dorong kembali budaya lama seperti membawa kambuik ke pasar dan menggunakan botol serta kotak makan sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai,” ujar Syofrion.
Narasumber kedua, Moh. Sidik Pramono, Pengendali Dampak Lingkungan dari Dinas LH Provinsi Sumatera Barat, menjelaskan bahwa status Adiwiyata kini berlaku selama empat tahun dan dapat diperpanjang. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong sekolah agar terus aktif berinovasi.
“Adiwiyata bukan perlombaan, melainkan proses membangun karakter siswa yang peduli lingkungan hidup,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber ketiga, Yunhendri Danhas, akademisi dari STIKES Indonesia, mengulas sejarah dan urgensi pengelolaan sampah di sekolah. Menurutnya, persoalan ini sudah ada sejak 1970-an dan hanya bisa dikendalikan secara afektif melalui internalisasi nilai-nilai lingkungan hidup dalam proses pembelajaran.
“Tanpa pembentukan nilai sejak dini, upaya pengendalian sampah hanya bersifat teknis dan tidak berkelanjutan,” jelas Yunhendri. (*)
