Jakarta — Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman, Bupati Jon Kenedy Azis (JKA) melakukan audiensi dengan Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rakhman Taufik, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (4/8).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati JKA turut didampingi sejumlah pejabat terkait dari Kementerian PUPR, antara lain Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi, Subkoordinator Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan, Ichsan Permana Putra.
Sebelumnya, Bupati JKA telah menyampaikan sejumlah usulan prioritas yang mencakup perbaikan dan peningkatan jembatan serta ruas jalan strategis di wilayah Padang Pariaman. Usulan tersebut bahkan telah ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh tim Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
Melalui audiensi kali ini, Bupati JKA kembali menekankan pentingnya monitoring dan pengawalan terhadap usulan tersebut, khususnya pembangunan Jembatan Kayu Gadang di Sikabu yang dinilai sangat vital bagi konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Direktur Pembangunan Jembatan Rakhman Taufik menyatakan bahwa sejumlah usulan dari Kabupaten Padang Pariaman telah masuk dalam daftar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.
“Insya Allah, perbaikan jembatan dan jalan tersebut akan mulai dikerjakan paling lambat awal tahun 2026,” ungkap Rakhman Taufik.
Audiensi ini menjadi cerminan nyata komitmen Bupati JKA dalam memastikan pembangunan infrastruktur daerah tidak terhambat di tengah tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Kami terus membuka ruang koordinasi dan sinergi dengan kementerian terkait agar pembangunan di Padang Pariaman tidak stagnan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Bupati JKA usai pertemuan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta dorongan kuat dari kepala daerah, diharapkan realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Rls)
