Padang Pariaman — Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka Entry Briefing Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Bupati, Kamis (12/02/2026).
Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris BPBD, Sekretaris Inspektorat, Kepala Bidang BPBD, Kepala Bagian Perekonomian, serta Sekretaris DPRD.
Entry briefing pemeriksaan pendahuluan LKPD Tahun 2025 ini merupakan tahapan awal dalam proses audit untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi dan penyamaan persepsi antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Adapun fokus pemeriksaan meliputi pertanggungjawaban belanja daerah Tahun Anggaran 2025, termasuk belanja barang dan jasa, subsidi, serta belanja modal. Pemeriksaan ini bertujuan menunjang peningkatan mutu pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan kepatuhan dalam penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Mewakili Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Pengendali Teknis Yunaldi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan untuk meminta izin kepada Bupati Padang Pariaman guna melaksanakan pemeriksaan pendahuluan LKPD Tahun 2025.
Adapun susunan tim pemeriksa tersebut adalah: Sudarminto Eko Putra sebagai Penanggung Jawab, Nelson Humiras Halomoan Siregar sebagai Wakil Penanggung Jawab, Yunaldi sebagai Pengendali Teknis, Nur Azani sebagai Ketua Tim, serta Fajar Wahyudi, Dwitri Desvira, M. Syauqi Habib, dan Cici Annike Wulan sebagai anggota tim.
Menanggapi hal tersebut, Bupati John Kenedy Azis menyambut hangat kedatangan Tim BPK RI dan menyampaikan bahwa pemeriksaan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemeriksaan ini hendaknya menjadi momentum evaluasi dan pembenahan,” ujar Bupati.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk kooperatif dan proaktif dalam menyikapi setiap permintaan dokumen maupun data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
Bupati menegaskan agar tidak ada kekhawatiran dalam menghadapi pemeriksaan tersebut, karena kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Saya minta dukungan dan kerja sama seluruh pihak agar pemeriksaan ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal (Kominfo)
