Padang Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Hall IKK Padang Pariaman, Kamis (11/06/2026). Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Ahmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas I. Kegiatan diikuti oleh para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat, serta Tim SAKIP Kabupaten Padang Pariaman.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga mampu menunjukkan hasil, manfaat, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, implementasi SAKIP harus dipahami sebagai sistem kinerja yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi, hingga pelaporan yang dilakukan secara konsisten dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
“SAKIP bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rahmat.
Ia menyampaikan bahwa capaian nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 dan 2025 berada pada kategori BB (Sangat Baik). Prestasi tersebut patut diapresiasi, namun menurutnya masih perlu ditingkatkan melalui komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus berbenah. Target berikutnya adalah meraih nilai A (Memuaskan). Hal ini menuntut keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pemaparannya Ahmad Hasmy menekankan bahwa penguatan SAKIP harus selaras dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Berdampak yang saat ini menjadi fokus pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tidak lagi hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administrasi dan kepatuhan, melainkan harus mampu menghasilkan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui transformasi birokrasi digital, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan,” jelas Ahmad Hasmy.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami implementasi SAKIP secara menyeluruh, sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terus meningkat serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan berdaya guna bagi masyarakat. (*)
