Padangpariaman — Upaya percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Padang Pariaman terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera melakukan kunjungan kerja ke Padang Pariaman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev), sekaligus meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur serta bantuan kemasyarakatan di wilayah terdampak bencana.
Tim supervisi Satgas PRR dipimpin Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma (Pamen Mabesad), didampingi Anggota Pos Komando Analisis dan Evaluasi Satgas PRR Gatot Satria Wijaya, Analis Kebencanaan Ahli Madya Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, serta Anggota Pos Komando Data Satgas PRR Sertu Tri Wahyu Hadiyanto. Turut hadir unsur Kodim 0308/Pariaman dan Polres Pariaman.
Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, di Pendopo Bupati, Kamis (11/6/2026), sebelum dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati John Kenedy Azis memaparkan kondisi terkini pascabanjir bandang yang melanda Padang Pariaman pada akhir 2024. Menurutnya, hingga kini dampak bencana masih terasa kuat, baik terhadap infrastruktur publik maupun perekonomian masyarakat.
”Banyak infrastruktur vital yang lumpuh, mulai dari jembatan putus hingga jalan rusak berat. Lahan pertanian warga juga tidak lagi bisa digarap akibat perubahan aliran sungai. Sejumlah fasilitas pendidikan rusak dan tidak dapat digunakan. Kondisi ini berdampak besar terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Bupati menegaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Ia bahkan menyoroti sebuah peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, ketika seorang warga nekat menyeberangi sungai menggunakan seutas tali akibat jembatan yang putus. Warga tersebut sempat hanyut terbawa arus setelah pegangan talinya terlepas, namun berhasil diselamatkan oleh masyarakat sekitar.
”Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa,” tegas JKA.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Satgas PRR dapat memasukkan sejumlah kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam skala prioritas nasional agar pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI-Polri, Kejaksaan, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanganan pascabencana.
Usai rapat di Pendopo Bupati, rombongan Satgas PRR bersama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) langsung turun ke lapangan untuk meninjau sejumlah titik terdampak bencana.
Rombongan meninjau sejumlah titik strategis yang mengalami kerusakan akibat bencana, dimulai dari kawasan Asam Pulau untuk melihat dampak aliran sungai dan kondisi jalan penghubung menuju PLTA Singkarak yang terputus. Selanjutnya, tim bergerak menuju Tanah Taban guna meninjau lahan pertanian yang terdampak banjir dan memerlukan penanganan lanjutan agar dapat kembali produktif.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Jembatan Anduriang yang putus akibat bencana. Kerusakan jembatan tersebut tidak hanya mengganggu konektivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, akses pendidikan, dan mobilitas warga sehari-hari. Saat ini masyarakat masih mengandalkan rakit sebagai sarana penyeberangan darurat untuk melintasi aliran Sungai Batang Anai.
Selain meninjau kondisi jembatan, rombongan juga melihat langsung dampak kerusakan terhadap lahan pertanian di sekitar kawasan tersebut serta kondisi aliran Sungai Batang Anai yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kunjungan lapangan ditutup dengan peninjauan ke Jembatan Sikabu sebagai salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian dalam upaya rehabilitasi pascabencana.
Kunjungan Satgas PRR ini menjadi sinyal kuat hadirnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan Padang Pariaman, dengan harapan masyarakat dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan secara normal pascabencana. (*)
