Jakarta – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP), Andri Satria Masri, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis (9/7).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy serta Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani Situmeang. Menteri PKP didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari.
Audiensi tersebut bertujuan menyampaikan proposal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkait percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam paparannya, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa penyediaan hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman melalui berbagai program pembangunan, namun keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyebabkan dukungan Pemerintah Pusat sangat diperlukan.
Bupati menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan bantuan peningkatan kualitas rumah, sekaligus sejumlah kawasan permukiman yang memerlukan penataan dan peningkatan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengajukan dukungan program dan pembiayaan dari Kementerian PKP agar penanganan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
“Kami berharap Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan program Kementerian PKP. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Kepala DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, Andri Satria Masri, menyampaikan bahwa proposal yang diajukan telah memuat kebutuhan daerah berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan Kementerian PKP dalam menetapkan alokasi bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman di Kabupaten Padang Pariaman.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, Kementerian PKP terus mendorong percepatan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diakhiri dengan penyerahan proposal secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman kepada Menteri PKP RI sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memperjuangkan peningkatan kualitas hunian dan kawasan permukiman bagi masyarakat. (*)
