Padang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sinergi dengan Ditlantas Polda Sumbar dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Sumbar Al Amin saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Pengawasan Daerah dan Fungsi Teknis Lalu Lintas Polda Sumbar Tahun Anggaran 2026 di Padang, Rabu (26/8/2026).
Al Amin mengatakan PKB menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat. Karena itu, penguatan pengawasan dan ketertiban administrasi kendaraan perlu dilakukan secara bersama-sama.
“PKB merupakan tulang punggung PAD yang hasilnya dikembalikan langsung kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta fasilitas publik di Ranah Minang,” kata Al Amin.
Menurutnya, keabsahan registrasi kendaraan bermotor memiliki kaitan dengan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Untuk itu, fungsi teknis lalu lintas dan pengawasan di lapangan perlu diperkuat.
“Penguatan fungsi teknis lalu lintas dan pengawasan internal Polda Sumbar sangat krusial dalam mendukung pendataan, verifikasi, serta penertiban kepatuhan pajak kendaraan di lapangan,” ujarnya.
Selain pengawasan, Bapenda Sumbar juga mendorong kemudahan pembayaran pajak melalui digitalisasi layanan. Salah satunya dengan pengembangan KIOSK Samsat dan sistem pembayaran non-tunai.
Integrasi layanan tersebut juga perlu didukung validasi data Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident) oleh Ditlantas Polda Sumbar.
Al Amin menilai sinergi antara Bapenda, Ditlantas Polda Sumbar dan PT Jasa Raharja dalam Tim Pembina Samsat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus kepatuhan wajib pajak.
“Sinergi yang solid diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel, namun juga mendorong kesadaran masyarakat untuk tepat waktu membayar PKB demi keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.(Jamal)
