Lintassumbar.co.id – Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang digagas secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bukan hanya digunakan sebagai data perlindungan sosial saja, namun diharapkan menjadi satu data Indonesia. Sehingga data Regsosek tersebut menjadi rujukan semua lembaga dan instansi di Indonesia, satu data untuk semua kebutuhan data Indonesia.
Demikian ungkap Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur didampingi Ketua TP PKK Yusrita, saat terima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Padang Pariaman Joni Suryadi beserta petugas pendataan di wilayah kecamatan setempat di kediamannya di Kampung Guci Nagari Lubuak Pandan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung, Jumat (20/10).
Lebih lanjut dia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman meningkat dari tahun sebelumnya. Pada masa pandemi tahun 2020 minus 10,46% dan sekarang sudah 2,18% . Dan dia menyebut, data BPS ini dipakai secara nasional sehingga akan berdampak pada kucuran dana pusat ke daerah seperti DAU, DID dan dana-dana lainya.
“Karena DAU yang dikucurkan dari pusat itu berdasarkan jumlah penduduk daerah, makanya ini perlu jadi perhatian BPS Padang Pariaman,” tegasnya.
Hal ini dilakukan untuk menghindari data yang tumpang tindih dan pada akhirnya akan merugikan daerah. Disamping itu, katanya, data yang akurat dan valid itu akan sangat memudahkan pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan dan penganggaran. Termasuk katanya, untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada pada masyarakat.
“Jadi ketika pemerintah daerah dalam urusan apapun minta datanya ke BPS,” tambahnya menegaskan.
Kemudian pada kesempatan yang sama, Suhatri Bur mengapresiasi petugas Regsosek. Dia menyarankan kepada BPS Padang Pariaman, agar petugas Regsosek ini harus dibekali dengan atribut dan tanda pengenal yang lengkap agar masyarakat yang menerima tugas pendataan di lapangan cepat dikenali.
Sementara itu, Kepala BPS Padang Pariaman Joni Suryadi menyampaikan, pendataan awal Regsosek telah disosialisasikan sebelumnya. Dia menyebut, pendataan seperti sudah pernah dilakukan pada tahun 2015. Mengingat sudah banyak data sosial ekonomi masyarakat yang berubah dan dinamis, maka tahun ini dimulai kembali di data ulang secara keseluruhan.
“Regsosek ini adalah keinginan presiden untuk data perlindungan sosial,” jelasnya yang didampingi Radila Santi petugas Kecamatan 2×11 Enam Lingkung.
Lalu Joni menerangkan, pada tahun 2023 data ini akan dilakukan uji publik se Indonesia di kenagarian setempat. Namun, untuk sementara katanya pendataan lain tetap jalan. Dan dia menyatakan setelah data ini final maka data ini akan menjadi rujukan satu data Indonesia.
“Regsosek ini akan menjadi satu-satu nya data di pemerintahan, data ini akan diberikan ke Bappenas dan Kemkominfo,” tandasnya mengakhiri.
Sebelumnya juga telah disosialisasikan, pendataan ini dilaksanakan selama satu bulan, mulai 15 oktober – 14 November 2022. Untuk melakukan pendataan ini, BPS melibatkan 600 orang tenaga mitra yang direkrut dari masyarakat melalui seleksi yang langsung di bawah koordinasi BPS Padang Pariaman. (Rls)
