Lintassumbar.co.id – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) resmi menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Hall Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Pada Jumat 11 November 2022. MoU ditandatangani langsung Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan dan ketua KPU Hasyim Asy’ari. Hadir juga Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya, Pengurus IJTI serta Konstituen Dewan Pers.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Program IJTI Kawal Pemilu dimulai,” ujar Ketum IJTI Herik Kurniawan diiringi riuh dan tepuk tangan.
Herik Kurniawan mengatakan IJTI berkomitmen untuk bersama seluruh elemen anak bangsa mengawal jalannya proses pemilu dan pilkada 2024 agar berkualitas. Caranya dengan terus meningkatkan kompetensi para jurnalis, sehingga mampu menyampaikan informasi yang baik dan benar, terhindar dari misinformasi dan disinformasi karena bisa merugikan masyarakat
“Pesta demokrasi harus berjalan dengan baik dan penuh kegembiraan. IJTI akan mengawal agar publik mendapat informasi yang cukup terkait kepemiluan sehingga masyarakat bisa mengikuti pesta demokrasi sesuai semestinya,” kata Herik.
Lebik lanjut Herik kurniawan menambahkan, peningkatan kompetensi jurnalisi televisi menjadi satu keharusan, sehingga bisa melahirkan karya jurnalistik positif dan berkualitas untuk pemilu yang bermartabat.
“Dengan jurnalisme positif IJTI akan terus meningkatkan kualitas kompetensi jurnalis dan jurnalis televisi khususnya, agar pemilu berjalan dengan damai, adil dan bermartabat,” terang Herik.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari berharap banyak dengan adanya kerjasama tersebut. Termasuk, memberikan edukasi bagi masyarakat melalui media televisi terkait Pemilu 2024.
“Itu saya kira bagian strategis dari jurnalis televisi itu ada di situ, ada gambar ada suara dan seringkali real-time karena ada breaking news, atau ada streaming,” ujar Hasyim
Hasyim menambahkan, kekuatan jurnalis televisi menjadi harapan penting bagi KPU hingga masyarakat. Sebab, perlu ada statemen penting dari tokoh politik hingga harapan masyarakat yang harus terdengar dan mengudara.
“Itu kan diantaranya juga disuarakan oleh media, melalui siaran siaran langsung atau rekaman video yang dipotong. Mengapa penting? karena dalam pemilu 2024 maupun pilkada 2024 di situlah peristiwa rotasi kepemimpinan dari jabatan kenegaraan baik yudikatif maupun legislatif dilakukan,” sambungnya.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pers Agung Dharmajaya berharap MoU tersebut bisa membuat proses pemilu 2024 berjalan dengan baik.
“Kami berharap tidak terjadi lagi pemilu seperti tahun 2019 ada dua Kelompok yang berseberangan dan terus berkelanjutan perbedaan pendapatnya,” kata Agung. (Rls)
