Padang – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi sertifikat tanah serta berkomitmen dalam pemberantasan mafia tanah.
Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kantor BPN Kota Padang, Senin (24/2/2025).
Rahmat menilai digitalisasi sertifikat tanah akan meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem sertifikat elektronik, sehingga BPN harus lebih aktif melakukan sosialisasi.
“Humas BPN harus lebih proaktif dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Jangan biarkan isu-isu negatif berkembang tanpa ada penjelasan yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Rahmat menyoroti permasalahan mafia tanah yang masih meresahkan masyarakat. Ia mendesak BPN untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian laporan terkait sengketa tanah.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor BPN Kota Padang, Rivaldi, menegaskan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi berbagai kategori mafia tanah, termasuk ormas, korporasi, dan oknum yang menyalahgunakan wewenang.
Rivaldi juga melaporkan bahwa dari 1.800 laporan sengketa tanah yang diterima, 300 kasus telah diselesaikan dalam satu bulan terakhir.
Rahmat berharap kerja sama lintas sektor dapat mempercepat administrasi pertanahan dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dia juga menegaskan bahwa sertifikat tanah konvensional tetap berlaku, sementara sertifikat digital menjadi alternatif yang lebih efisien dan aman.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Sertifikat lama tetap sah, tetapi kami juga mendorong digitalisasi agar lebih efisien dan aman,” pungkasnya.
Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, Rahmat optimistis pengelolaan pertanahan di Kota Padang akan semakin transparan dan adil bagi masyarakat. (***)
