Padang – Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan survei lapangan Zona Integritas ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini menjadi bagian dari proses penilaian menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Tim Kemenpan RB disambut langsung oleh Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, bersama jajaran pimpinan seperti Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Jons Manedi, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Hamdan, serta sejumlah kepala bagian sekretariat.
Dalam paparannya, Surya menjelaskan berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan KPU Sumbar dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
“Seluruh layanan publik di KPU Provinsi Sumatera Barat kini telah terintegrasi secara digital. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti PPID, JDIH, Perpustakaan Hukum, berita, hingga data kepemiluan melalui laman resmi KPU,” ujar Surya Efitrimen, Jumat (24/10/2025).
Surya menambahkan, sistem digital tersebut tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga diterapkan pada mekanisme penerimaan tamu di kantor KPU.
“Tamu bisa melakukan reservasi kunjungan melalui website. Saat datang ke kantor, cukup melakukan registrasi digital lewat ponsel atau layar RPP KPU Sumbar,” jelasnya.
Melalui sistem ini, seluruh data tamu akan terekam otomatis dan notifikasi pembaruan dikirim ke WhatsApp tamu maupun petugas layanan. Data tersebut kemudian dikelola secara digital oleh operator dan diteruskan ke unit kerja terkait.
Menurut Surya, langkah digitalisasi ini merupakan bentuk komitmen KPU Sumbar dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan responsivitas layanan publik.
“Kami ingin menghadirkan pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Digitalisasi pelayanan ini adalah wujud nyata komitmen kami terhadap Zona Integritas,” pungkasnya.
Survei dari Tim Kemenpan RB berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Tim juga meninjau langsung sejumlah fasilitas layanan publik serta inovasi digital KPU Sumbar, termasuk sistem registrasi tamu elektronik dan dashboard informasi publik.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPU Sumbar memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, profesional, dan akuntabel dalam mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan dipercaya publik.(Jamal)
