Padang – Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menyiapkan 80 unit rumah sebagai hunian sementara bagi warga yang masih bertahan di pengungsian pascabencana banjir bandang dan longsor. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut penyediaan rumah ini diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak memungkinkan tinggal lebih lama di pengungsian karena faktor kesehatan maupun kondisi lingkungan.
“Saat ini kami memiliki sekitar 80 rumah pasca-COVID yang bisa digunakan sementara sebagai tempat penampungan warga,” kata Fadly saat meninjau lokasi terdampak banjir di Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Selasa (2/12/2025).
Selain menyiapkan hunian sementara, Pemkot Padang juga mengajukan pembangunan hunian tetap kepada pemerintah pusat. Koordinasi dengan sejumlah kementerian terus dilakukan agar pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak dapat segera terealisasi.
Fadly menegaskan bahwa pendataan warga terdampak menjadi langkah krusial dalam proses pemulihan. Ia telah menginstruksikan camat dan lurah untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah yang mengalami rusak berat, rusak sedang, hingga tidak layak huni.
“Pendataan ini bagian penting dari proses pemulihan. Kami ingin memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut memastikan pemulihan jaringan telekomunikasi dan konektivitas di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra. Selain pemulihan teknis, Komdigi juga membangun Posko Pusat Informasi dan Media Center sebagai dukungan komunikasi darurat.
Di Aceh, posko dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Untuk Sumatra Barat, posko ditempatkan di Kompleks Kantor Gubernur Sumbar, sementara di Sumatra Utara posko beroperasi di tiga lokasi: Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan Tapanuli Tengah, dan Posko Dukungan Psikososial Hamparan Perak, Deli Serdang.
Posko-posko ini berfungsi sebagai ruang kerja jurnalis, lokasi konferensi pers, serta titik koordinasi bagi satuan Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lain. Selain itu, posko menjadi pusat pemantauan jaringan oleh Balmon dan ruang redaksi bersama untuk penyusunan narasi, informasi publik, serta konten terkait penanganan bencana.(*)
