Jakarta — Komitmen Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru menjadi topik utama dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama para kepala daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan pimpinan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
Pertemuan tersebut digelar usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan berlangsung dalam suasana akrab serta penuh semangat kolaborasi di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Cipta Karya itu dihadiri Gubernur Sumatera Barat, para bupati dari Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam, serta Wali Kota Bukittinggi dan Padang Panjang. Turut hadir Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, yang selama ini aktif mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Ranah Minang.
Diskusi berlangsung dinamis dan cair. Sejumlah kepala daerah secara bergantian menyampaikan pandangan, harapan, serta dukungan terhadap kelanjutan proyek jalan tol yang dinilai sangat vital bagi konektivitas, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan infrastruktur di Sumatera Barat.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh atas komitmen Pemerintah Pusat untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru. Ia menegaskan bahwa keberadaan jalan tol bukan semata soal akses ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat.
“Kami berkomitmen agar pembangunan jalan tol ini dapat sesegera mungkin dimulai. Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, dua tahun berturut-turut Sumatera Barat mengalami bencana alam dan dua kali pula Jalan Lembah Anai terputus. Kondisi ini membuktikan bahwa keberadaan jalan tol sangat-sangat penting bagi kami,” ujar JKA.
Menurutnya, Jalan Tol Padang–Pekanbaru diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan, sekaligus menjadi jalur alternatif yang aman ketika jalur utama terdampak bencana alam.
Tak hanya menyatakan dukungan, Bupati JKA juga menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendukung proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung penuh dan berkomitmen dalam pembebasan tanah. Kami berharap dilibatkan secara aktif, sehingga dapat mengetahui secara langsung kendala-kendala yang mungkin muncul di lapangan dan bersama-sama mencarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memperkuat koordinasi, mempercepat tahapan teknis, dan memastikan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru dapat segera terealisasi demi kepentingan masyarakat Sumatera Barat. (Rls)
