Padangpariaman – Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, menyoroti keras lambannya realisasi bantuan sektor pertanian di Sumatera Barat. Sorotan itu disampaikan langsung saat ia meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (14/4/2026).
Di tengah kerusakan ribuan hektare lahan pertanian, Amran mengungkap fakta krusial: anggaran ratusan miliar rupiah untuk pemulihan sebenarnya sudah ditransfer ke daerah sejak Januari 2026. Namun hingga kini, realisasinya dinilai belum maksimal.
“Sejak awal bencana kami langsung turun. Bantuan dari Kementerian Pertanian bersama mitra mencapai Rp75 miliar, kemudian bantuan beras kurang lebih Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Amran.
Khusus untuk Sumatera Barat, pemerintah pusat menggelontorkan Rp455 miliar untuk sektor pertanian, serta tambahan sekitar Rp500 miliar dari sektor perkebunan. Nilai tersebut menjadi salah satu paket bantuan terbesar untuk pemulihan pascabencana di daerah itu.
Namun, besarnya anggaran tak berbanding lurus dengan kecepatan realisasi di lapangan. Amran menyayangkan proses yang masih tersendat di tingkat daerah, terutama dalam penyelesaian data administrasi.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan data agar bantuan bisa segera disalurkan,” tegasnya.
Ia menegaskan, keterlambatan ini tidak bisa terus dibiarkan, mengingat para petani membutuhkan kepastian untuk kembali menanam dan memulihkan penghasilan mereka.
Amran juga memastikan seluruh biaya rehabilitasi lahan pertanian terdampak, termasuk sekitar 7.000 hektare lahan rusak, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya, tidak ada alasan bagi daerah untuk menunda proses pemulihan.
Menurutnya, kendala yang terjadi lebih banyak disebabkan penyesuaian birokrasi di daerah. Meski demikian, ia meminta agar proses tersebut segera dituntaskan dalam waktu singkat.
“Kami sudah cairkan sejak Januari. Tadi sudah ada komitmen, dalam satu bulan ini harus selesai,” kata Amran.
Pemerintah pusat pun mendesak adanya percepatan dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tanpa itu, bantuan besar yang sudah tersedia berisiko tertahan, sementara petani terus menanggung dampak bencana.(Jamal)
