Lintassumbar.id – Beredar kabar jika Pemda Padangpariaman hanya menganggarkan dana untuk penanganan Covid 19 cuma sebesar Rp.800 juta. Menjawab isu tersebut, pemda Padangpariaman membantah kabar tersebut.
Kabag Humas Padangpariaman, Anton Wira Tanjung, mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Parimaman justru menyiapkan dana hingga Rp.75 milyar lebih pada refocusing APBD.
Khusus untuk penanganan Covid 19, Anton menyebut Padangpariaman telah anggarkan Rp.43,6 milyar yang sudah disusun sejak akhir Maret 2020 lalu. Jumlah ini belum termasuk dari Dana Desa (DD), BAZNAS dan bantuan masyarakat lainnya.
“Rp.36, 2 Milyar sebagai dana reconfusing, Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.7,4 Milyar, Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) Rp. 33 Milyar. Setiap nagari rata rata sebesar 200-250 juta,” ujar Anton melalui pesan tertulis yang diterima redaksi lintassumbar.id, Kamis, 23/4.
“Pada tahap awal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memang baru mencairkan dana BTT sebesar Rp.806 juta, tapi itu bukan total dana refocusing yang Rp.806 juta. Tahap selanjutnya akan dicairkan sebesar Rp.5 M untuk kegiatan fasilitasi satuan tugas penanganan Covid-19,” ujarnya.
Anton melanjutkan, selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menganggarkan sebesar Rp.26 Milyar untuk penyediaan beras untuk 91 ribu jiwa termasuk data tambahan 15% dari data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) dalam masa penanganan Covid-19 selama 3 bulan kedepan.
Di samping APBD lanjut Anton, juga ada ditambah dengan batuan BAZNAS. Dalam bulan ini saja telah disalurkan dana hingga Rp.600 juta dan akan ditambah lagi menjelang hari raya idul Fitri.
“Selain itu berkat loby bupati Padangpariaman Ali Mukhni, beberapa perusahaan telah menyalurkan bantuan juga untuk masyarakat Padang Pariaman seperti CSR PT. Angkasa pura, CSR PT. INTI, CSR Hutama karya, CSR Wilmar group CSR Japfa Comfeed dan beberapa perusahaan lainnya yang penyalurannya sendiri sendiri. Jika di hitung bisa mencapai Rp.2 milyar rupiah,” ulas mantan Sekretaris Bawaslu Padangpariaman tersebut.
Seluruh dokumen refocusing APBD tersebut menurut Anton sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sejak 13 April kemarin.(*)
