Lintassumbar.id – Ketua DPRD Padangpariaman Arwinsyah mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Padang Pariaman untuk ketujuh kalinya beberapa waktu lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat. Betapa tidak! Di tengah pandemi covid-19, kondisi keuangan daerah yang luar biasa memprihatinkan, mampu menghadirkan sebuah penghargaan yang cukup bergengsi.
“Jangankan rakyat biasa. Saya saja yang duduk di lembaga wakil rakyat sangat tidak mengira kalau penghargaan demikian akan bisa didapatkan Pemkab Padang Pariaman di bawah kendali Bupati Ali Mukhni,” kata Arwinsyah, politisi Gerindra tersebut.
Tentunya, WTP itu tak terlepas dari kerja yang bagus oleh Bupati Ali Mukhni bersama seluruh jajaran eksekutif yang disertai kolaborasi yang rancak pula dengan legislatif.
Sejak memimpin lembaga wakil rakyat dari hasil Pileg 2019 lalu, Arwinsyah mengaku banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah bersama jajarannya yang sebelumnya terkesan ada jarak antara anggota dewan dengan pimpinan daerah.
“Dengan mencairnya hubungan itu, Bupati Ali Mukhni pun yang sebelumnya jarang hadir dalam agenda di dewan, kini banyak dia langsung yang terjun. Tentunya hal demikian perlu menjadi perhatian semua anggota dewan terhormat,” ulas dia.
Menurut Arwinsyah, politisi kelahiran 1969 ini, delapan fraksi yang ada di DPRD Padang Pariaman, semuanya memberikan apresiasi terhadap kinerja kepala daerah setelah adanya penjelasan yang baik mengenai lompatan pembangunan yang dilakukan Bupati Ali Mukhni selama memimpin daerah ini.
“Ini hasil kerja keras dua lembaga eksekutif dan legislatif,” ungkap Arwinsyah.
Arwinsyah yang pernah jadi Asisten Dosen Universitas Bung Hatta Padang 1992 – 1996 ini merasakan tidak ada sekat antara dia dan Bupati Ali Mukhni.
“Kita sama-sama bertekad untuk yang terbaik bagi masyarakat Padang Pariaman. Bupati Ali Mukhni dengan senangnya bisa duduk bersama saya di rumah dinas, sambil minum kopi. Begitu juga saya dengan senang hati bisa pula ngobrol panjang lebar di Pendopo-nya,” sebutnya.
Nah, kata dia lagi, komunikasi politik yang telah mencair ini bagaimana terus dirawat demi pembangunan Padang Pariaman.
“Tahun depan kita mulai dari nol kilometer. Artinya, tidak adalagi anggaran APBD yang defisit yang menyebabkan tersendatnya berbagai kepentingan pembangunan di daerah ini,” ujar dia.
Demikian itu bisa terwujud, kata kader Partai Gerindra Kecamatan Sungai Limau ini, adalah adanya saling keterbukaan antara eksekutif dan legislatif.
“Ibarat rumah tangga, Bupati Ali Mukhni sebagai ibu dan saya sebagai ayah. Yang namanya rumah tangga banyak anak, tentu banyak pula perangainya. Di sinilah adanya kebijakan yang dilkakukan oleh pimpinan rumah tangga itu sendiri, dengan mengakomodir seluruh keinginan anak-anak yang banyak tersebut, sesuai pula dengan porsinya masing-masing,” ungkapnya.
Arwinsyah melihat, pembangunan yang dilakukan kepala daerah hari ini memang belum terasa dampaknya. Tapi 10 tahun yang akan datang, banyak masyarakat jadi terangah melihat keadaan yang dialaminya.
“Yang perlu jadi perhatian kita semua, bagaimana meningkatkan pemasukan anggaran daerah (PAD) setiap tahunnya. Salah satunya itu yang sedang kita urus ke pusat sana tentang RTRW daerah ini,” katanya.
Melalui RTRW itu, sebutnya, bagaimana pajak galian c bisa diraih. Sebab, pembangunan jalan tol yang sedang berjalan butuh material itu. Sementara dalam RTRW itu belum ada. Bayangkan lebih dari 40 kilometer Padang Pariaman dilalui jalan tol. Banyak peluang yang harus didapatkan oleh Padang Pariaman dari manfaat proyek nasional tersebut.
Meskipun baru dalam dunia politik yang langsung punya jabatan tinggi, yakni Ketua DPRD, tapi itu tak datang secara tiba-tiba. Arwinsyah punya talenta tersendiri di lembaga wakil rakyat Padang Pariaman itu dengan adanya dulu orangtuanya yang jadi anggota dewan dari PPP.
“Waktu kecil dulu, ayah saya sering mengajak ke kantor dewan ini. Sering melihat anggota dewan dan eksekutif berpolemik dalam berbagai soal,” komentar Arwinsyah.
Di tengah masyarakatnya, Lohong, Nagari Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai Limau Arwinsyah juga aktif mengurus berbagai hal. Bahkan, hadirnya Masjid Raya Lohong pascagempa 2009 adalah buah karyanya sebagai sarjana teknik.
“Untuk jadi Ketua DPRD itu tak mudah. Banyak kriteria yang ditetapkan DPP Gerindra. Di antaranya, punya banyak suara atau dukungan, lalu partai ini seperti apa ke depannya kalau seseorang itu dijadikan pimpinan dewan,” ungkapnya. (Fadhil)
