Lintassumbar.id – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau kesiapan Kabupaten Padang Pariaman terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Peetemuan dilakukan di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin, 1/12.
Pjs. Bupati Padang Pariaman Adib Alfikri, mengucapkan terimakan karena telah menyempatkan hadir d ranah saiyo sakato di tengah kesibukan kerja.
“Substansi jumlah pemilih yang telah memiliki KTP Elektronik yakni 304.341 dengan jumlah yang telah direkam 302.353 dan untuk lebihnya akan diselesaikan secara cepat,” terangnya.
Ia juga menambahkan dalam eksposnya permasalahan yang tengah dihadapi adalah masih ditemui masyarakat yang tidak dengan kesadaran sendiri mengunjugi pusat-pusat pelayanan yang disediakan untuk merekam data KTP-Elektronik.
“Strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah bekerjasama dengan KPU untuk memobilisasi target perekaman, pelayanan jemput bola ke nagari-nagari sesuai target perekaman, mengundang target perekaman by name by address, dan pelayanan ke rumah bagi lansia, disabilitas serta orang sakit,” terang Adib.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendisikan Provinsi Sumatra Barat ini juga menyampaikan dukungan pemerintah daerah kepada KPU dan Bawaslu yakninya mengalokasikan anggatan melalui APBD dengan rincian 25 M untuk KPU dan 10,3 M untuk Bawaslu, memberikan dukungan sarana dan prasarana berupa gedung atau penyelenggaraan ditingkat kecematan, nagari se Kabupaten Padang Pariaman.
“Untuk mewujudkan netralitas ASN Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan apel ikrar bersama, mensosialisasikan gerakan netralitas ASN melalui media sosial dan media lainnya, juga menindaklanjuti rekomendasi atas pelanggaran kode etik dari komisi ASN terkait sanksi bagi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN,” terangnya lebih lanjut.
Syamsurizal, selaku ketua tim komisi II DPR RI mengatakan tujuan dilakukannya kunjungan imi yakni ingin melihat lebih dekat kesiapan dan persiapan Kabupaten Padang pariaman dalam rangka pilkada tahun 2020.
“Visi utama dari Komisi II dalam pelaksanaan Pilkda yaitu ingin melihat penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggraan Pilkada tahun 2020,”terangnya.
Ia juga menambahkan yang paling penting indek demokratisasi dapat ditingkatkan terutama dalam meyakinkan dan pemahaman yg mendalam kepada msyarakat bahwa pilkada tahun 2020 dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga mereka mau untuk ke TPS dan memberikan hak suara pada tanggal 9 Desember 2020 nantinya. (*)
