Padang Pariaman – Kabupaten Padang Pariaman terbitkan buku Profil Gender dan Anak sebagai salah satu indikator penilaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020. Buku tersebut memuat data terpilah, laki-laki dan perempuan dalam program pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
“Alhamdulillah, Padang Pariaman telah memiliki data gender dan anak terpilah. Terima kasih dukungan seluruh OPD sesuai arahan Bapak Bupati Ali Mukhni. Insha Allah, adanya buku ini akan memuluskan langkah kita raih APE tahun depan,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Hendra Aswara di ruang kerjanya, Pariaman, Senin (7/10).
Hendra juga apresiasi Pemerintahan Nagari yang telah menganggarkan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Anggaran Nagari Tahun 2019. Artinya, adanya suatu komitmen bersama dalam pencapaian anggaran yang responsif gender yang sudah disepakati sejak awal penganggaran.
“Anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bersumber dari dana nagari harus terus dilanjutkan,” kata kadis termuda itu.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Yulta Fitri mengatakan tengah melakukan evaluasi terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) secara stimulan dengan melibatkan seluruh kecamatan dan nagari.
Penghargaan APE, kata Yulta, diberikan atas pencapaian bergengsi sebagai apresiasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan.
Untuk mendapatkan APE, tentu bukan perkara mudah. Karena ada beberapa indikator yang menjadi penilaian yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Kemudian, data, sistem informasi dan KIE, metode dan tool serta peran masyarakat dan dunia usaha juga berpengaruh untuk mendapatkan anugerah tersebut.
“Jadi pada saat evaluasi ke masing-masing kecamatan, kami juga berkomitmen dengan kecamatan dan nagari tentang PUG ini serta kesetaraan dan keadilan peran perempuan di masyarakat dan di pemerintahan,” ujar Yulta Fitri mengakhiri. (*)
