Lintassumbar.id – Bupati Padangpariaman Ali Mukhni terus berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun non fisik. Dari data terpadu, terdapat sebanyak 37.192 kepala keluarga (KK) yang tergolong keluarga miskin.
Ali Mukhni melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Syafriwal ketika membuka Sosialisasi Perubahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi program Sembako di gedung Saiyo Sakato, Pariaman, Kamis (5/3/2020).
Dari data terpadu tersebut, lanjut bupati, sebanyak 20.720 KK ditangani melalui BPNT/ Program Sembako serta 16.404 KK lainnya dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Secara keseluruhan, warga miskin berjumlah 155.506 jiwa, mereka merupakan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN).
“Sedangkan untuk fisik, penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) serta program bantuan usaha untuk kelompok usaha bersama (Kube),” ujar Syafriwal mengutip pengarahan bupati.
Penanganan program pengentasan kemiskinan ini, ulas bupati, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, APBD Provinsi Sumbar dan APBD Kabupaten Padang Pariaman.
“Untuk menangani kesejahteraan sosial tersebut, sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kemensos, mulai Januari 2020 dilakukan pengembangan BPNT menjadi program sembako (sembilan bahan pokok) dengan nilai bantuan Rp.150.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) yang dapat digunakan untuk pembelian 4 komponen seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral yang awalnya hanya boleh diambil KPM berupa beras dan telur saja,” kata bupati.
Namun, sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29/HUK/2020 Tanggal 24 Februari 2020, besaran bantuan untuk program sembako ditingkatkan menjadi Rp200.000/ KPM.
Untuk kelancaran pengembangan BPNT menjadi program sembako, tambah bupati, peran Agen BRI_Link/ e-warong sangat penting karena seluruh KPM melakukan transaksi pengambilan bahan kebutuhan pada e-warong yang telah ditetapkan tahun lalu sebanyak 103 unit yang tersebar pada 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
“Dengan sosialisasi ini diharapkan terjadi pemahaman yang sama antara KPM, pemilik e-warong dan pendamping di lapangan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program ini. Para pemilik e-warong agar menyediakan bahan kebutuhan yang telah ditentukan dan tidak memberikan uang tunai kepada KPM. Begitu juga dengan KPM, agar mencairkan bantuan pada e-warong resmi yang telah mendapat izin pihak terkait,” pinta bupati.
Sebelumnya, panitia pelaksana yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Mardi melaporkan, sosialisasi ini diikuti 137 peserta yang terdiri dari 110 pemilik e-warong, 17 pendamping, 5 perwakilan KPM dan 5 dari Dinsos P3A.
Sedangkan narasumber berasal dari Dinsos Sumbar, Dinsos P3A Padang Pariaman dan BRI Cabang Pariaman.
Mardi menambahkan, e-warong adalah Elektronik Warung Gotong Royong merupakan agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan bangan oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong atau Kube. (*)
