Lintassumbar.id – Pandemi Covid 19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk jaga jarak dan pembatasan sosial bagi masyarakat. Hal ini juga berdampak bagi pemerintah karena tidak bisa lagi melakukan rapat tatap muka. Sehingga rapat hanya bisa dilakukan secara online atau video conference.
Di sinilah peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan peralatan guna mendukung video confernce tersebut.
Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman Hendri, mengatakan pihaknya siap mensupport kebutuhan IT mulai fasilitasi (vidcon) video conference sampai desiminasi informasi tentang kegiatan terkait COVID-19.
“Kita siap support kebutuhan IT selama masa penanganan Covid ini, contoh hari ini, kita menggelar vidcon walikota dengan para camat, kepala desa dan lurah terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” ujar Hendri, Jum’at siang (24/4/2020).
Hendri menambahkan, Dinas Kominfo Kota Pariaman juga terus meningkatkan pelayanan di bidang telekomunikasi dan informatika, seperti peningkatan bandwidth internet untuk yang menjangkau seluruh kecamatan, desa dan kelurahan.
“Di tengah mewabahnya COVID-19 ini, dimana setiap rapat dan kegiatan digelar melalui vidcon, kita juga mempunyai camera perangkat vidcon sebanyak 8 unit yang tersebar di Balaikota, Bappeda, 4 Kecamatan dan DPRD Kota Pariaman,” ucap mantan Camat Pariaman Timur ini.
“Untuk vidcon sendiri, perangkat yang diperlukan seperti laptop, camera dan jaringan internet. Untuk Kota Pariaman sendiri, saat ini jaringan internet yang ada di desa dan kelurahan sudah bisa untuk mengadakan vidcon,” ungkapnya.
Selain itu, terkait dengan COVID-19, Dinas Kominfo mempunyai peranan yang sangat penting untuk mendesiminasikan informasi serta menangkal berita hoax yang beredar di media sosial dan masyarakat.
“Di era saat ini, peran teknologi sangat penting, termasuk program pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga, keberadaan Dinas Diskominfo sangat besar untuk menyinergikan program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terutama dalam pelayanan publik,” tukasnya.
“Kita juga memberikan informasi kegiatan pimpinan, dan kebijakan apa saja yang diambil terkait COVID-19 ini, serta meluruskan informasi yang beredar yang bersifat berita palsu (hoax), sehingga tidak meresahkan masyarakat dan informasi yang kita berikan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat,” tutup Hendri. (*)
