Lintassumbar.id – Pandemi corona virus disease (Covid-19) menyebabkan terjadinya lonjakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat warga miskin di Kota Padang bertambah hingga ratusan Ribu orang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Padang Afriadi mengatakan, terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di Kota Padang sebanyak 144 ribu orang yang terjadi sejak 3 bulan terakhir.
“144 ribu penduduk tersebut juga merupakan data yang dihimpun oleh Dinsos Kota Padang yang keseluruhan mereka merasakan dampak dari pandemi ini,” ujar Afriadi.
Dijelaskan Afriadi, penambahan jumlah penduduk miskin di Kota Padang disebabkan oleh upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pembatasan itu menurut Afriadi dilakukan sebagai bentuk upaya keseriusan dari Pemerintah Kota Padang dalam menghentikan penularan virus yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat signifikan.
“Kebanyakan jumlah angka penduduk miskin mayoritas karena usaha mereka terhenti sejak penerapan PSBB. Sehingga aktifitas usaha tidak berjalan baik dan penduduk menjadi miskin,” terang Afriadi.
Berdasarkan data kemiskinan sebelum pandemi Covid-19 merebak, Afriadi mengatakan jumlah penduduk miskin di Kota Padang tercatat sebanyak 240 ribu jiwa sehingga total warga miskin di Kota Padang menjadi 384 orang.
Menurutnya, dengan telah dan sedang diberlakukannya pola hidup baru (PHB), sudah sedikit melonggarkan aktivitas masyarakat termasuk dunia usaha bisa kembali meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Padang.
“Meski penerapan PHB sedang dilakukan, protokol kesehatan Covid-19 harus tetap dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,” pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Mastilizal Aye menuturkan, penambahan angka kemiskinan di Kota Padang di masa Covid-19 menurutnya cukup wajar terjadi.
“Wajarlah ada penambahan, seluruh sektor kan terganggu karena Covid-19. Sekarang bagaimana caranya kita memberi peluang kepada mereka untuk berusaha kembali,” jelas Mastilizal Aye.
Meski demikian, anggota Fraksi Gerindra itu meminta Pemko Padang untuk memberikan keringanan dengan mempermudah perizinan kepada para pelaku usaha, serta mencarikan peluang untuk mendapatkan modal bagi pelaku UMKM yang diyakini akan berdampak positif terhadap angka kemiskinan di Kota Padang.
“Kan pengusaha itu banyak karyawannya, jadi dipermudah perizinannya sehingga efek dominonya adalah ke karyawannya dan itu akan lebih bagus. Sementara untuk UMKM kita carikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan modal usaha,” tutup Mastilizal Aye. (Jamal)
