Lintassumbar.id – Pilkada serentak 9 Desember 2020 memang dilematis, kondisi positif covid–19 di Sumbar yang tiap hari terus meninggi.
Klaster perkantoran pun menjadi primadona penularan covid-19, tidak ketinggalan klaster Pilkada seminggu belakangan dimana beberpaa anggota penyelenggara Pilkada di Sumbar terpapar covid-19.
Apalagi sekarang demo besar-besaran menolak UU Omnibus Law menunjukan ke khalayak luas tentang tidak mematuhi protokol kesehatan, entah klaster demonstran esok atau lusa akan terjadi di Indonesia
Pengamat Politik Sumbar Yosmeri melihat kondisi pandemi tidak sama dengan pelaksanaan Pilkada di situasi normal sebelum ini.
Sementara fakta partisipasi di Sumbar dari Pilkada ke Pilkada terus menyusut. “Itu saat Pilkada tidak di kondisi pandemi, felling saya Pilkada 2020 partisipasi merosot sampai di bawah 50 persen,” ujar Yosmeri.
Selain kondisi pandemi membuat galau pemilih, sehingga masa kampanye pesta demokrasi seperti suasana kematian saja.
“Tidak bisa calon dan tim kampanye kumpulkan massa dalam jumlah banyak, jika nekat menurut aturan bisa dibubarkan oleh pihak kepolisian. Tindakan pembubaran bertujuan untuk menyelamatkan banyak orang dari paparan covid-19,” ujar Yosmeri Sabtu 10/10 kepada media di Padang.
Kampanye seharusnya heboh mestinya di saat normal, tapi kini terpaksa dilakukan senyap, tanpa hingar bingar, apalagi sampai mengundang artis ibu kota.
Supaya Pilkada tidak seperti suasana kemarian, harusnya KPU melakukan terobosan untuk membumikan Pilkada ini lewat saluran berbagai ruang media publikasi.
“KPU saya kira gagal menjadikan Pilkada Sumbar viral dan gagal menjadikan setiap tahapannya jadi media darling, pers seperti dibungkam lewat aturan yang menetapkan kampanye media massa pada sesi akhir kampanye,” ujar Yosmeri.
Jika ini tidak ada terobosan, Yosmeri optimis felling partisipasi anjlok di bawah 50 persen akan terjadi di Pilkada Sumbar 2020.
Padahal dari survey Spekturm Politika Institute disampaikan Ilham Aldelano Azre ada keoptimisan publik terhadap pelaksanaan Pilkada di masa pandemi korona.
“Ada, lebih 90 persen responden tidak kuatir terjadi klaster covid-19 Pilkada di Sumbar. Bahkan dari 90 persen itu, 78 persen menyatakan mencoblos ke TPS pada 9 Desember 2020 untuk memilih pemimpin mereka,” ujar Azre.
Azre memprediksi partisipasi masih di batas kewajaran yakni 60 persen lebih.
“Saya prediksi di atas 60 persen,” ujar Azre.
Tapi Azre juga memastikan itu bisa direalisasikan kalau KPU semua tingkatan mengambil space ini untuk menjadi agen sosialisasi (publik relation) andal Ayo ke TPS.
“Jika tidak maka KPU akan sulit mendekati realisi partisipasi 75 persen nasional,” ujar Azre.
Pemerhati konten media sosial yang juga Ketua PSI Sumbar Faldo Maldini mengakui kalau KPU sulit memviralkan produk informasi tahapan Pilkada.
“KPU harus mau belajar kepada pemilik akun dengan pengikut 10 ribu lebih, kalau apa yang disampaikan KPU itu viral. Saya perhatikan website resmi KPU Sumbar saja kering followers kok,” ujar Faldo dengan emotion senyum di WhatsApp Group TOP100 beberpaa hari lalu. (Jamal)
