Lintassumbar.co.id – Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur ingin melengkapi Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dengan berbagai infrastruktur penunjangnya. Salah satu infrastruktur tersebut adalah dengan melakukan pelebaran jalan jalur dua ruas Lubuk Alung – Sicincin.
Hal ini telah diusulkan ke pemerintah pusat dan mengupayakan dapat diwujudkan dalam tahun ini proses pengerjaannya. Sehingga Bupati Suhatri Bur, Rabu 6 juli 2022 yang lalu berkunjung ke Kementrian terkait. Dia juga melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI Athari Gauthi untuk membicarakan usulan jalur dua tersebut.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatra Barat lakukan sosialisasi tahap satu, bertempat di Hall IKK Kantor Bupati di Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kamis (14/07).
Dalam arahannya Asisten Administrasi Umum Fakhriati menyebutkan tujuan dilaksanakan sosisalisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait lahan yang akan digunakan untuk pelebaran jalur dua Lubuk Alung- Sicincin.
“Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui lokasi Ibu Kota Kabupaten Padang Pariamam, maka pelebaran ini dilaksanakan sebagai bentuk menjaga marwah daerah,” ujar Fakhriati.
Ia juga menambahkan pelebaran jalur dua Lubuk Alung- Sicincin dilaksanakan secara bertahap, dimana tahap awal sepanjang 6 km, dikerjakan dari Tapakih hingga pendakian Kiambang. Hal ini dilakukan katanya, di samping sebagai sarana penunjang ibu kota kabupaten juga menjadi langkah mengurangi angka kecelakan lalu lintas.
”Kami berharap, kepada masyarakat yang lahannya terkena pelebaran jalan ini agar memberikan dukungan demi kelancaran pengerjaannya. Dimana nantinya masyarakat akan menerima ganti rugi sesui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan pergantian yang layak dan adil oleh karenanya dalam proses pergantian ini masyarakat diharapkan patuh terhadap Undang- Undang tersebut,” harapnya mengakhiri.
Dikesempatan yang sama, Perwakilan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatra Barat Opu Kenigara mengatakan pada dasarnya siap membantu pelebaran jalan ini secara teknis.
“Pelebaran ini merupakan jalur diskusi kementrian melalui DPR RI, ketika telah dilengkapinya data yang dibutuhkan maka kami siap membantu secara teknis,” tandasnya.
Mewakili masyarakat dalam pertemuan tersebut, Ketua Kerapat Adat Nagari Parit Malintang (KAN) mengatakan perlu adanya kesepakatan bersama antara masyarakat dengan pemerintah terkait pembebasan lahan untuk pelebaran jalan jalur dua ini.
“Kami masyarakat pada prinsipnya setuju atas pembebasan lahan ini, tentunya kami mengaharpkan perlunya keterbukaan informasi dan transparansi dari Pemerintah,” imbuhnya.
Peserta sosialisasi tahap satu pelebaran jalan jalur dua Lubuk Alung – Sicincin ini juga dihadiri oleh DLHPKPP, Dinas PUPR, Perwakilan PT KAI, Ketua KAN, Niniak Mamak, Camat dan Wali Nagari terkait serta masyarakat. (Rls)
