Jakarta – Para pemimpin daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) diingatkan untuk mengutamakan inovasi dalam menjalankan pemerintahan.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Rahmat mengungkapkan bahwa hingga kini, tidak ada satu pun dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang memiliki kemandirian fiskal. “Dari total APBD Sumatera Barat sebesar Rp 5,7 triliun pada 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tidak mencapai Rp2 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan bahwa kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
Dalam menghadapi kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi, Rahmat menekankan pentingnya kapabilitas khusus yang harus dimiliki para kepala daerah. Ia menyebutkan empat hal utama yang menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan daerah.
Pertama, inovasi. “Jika hanya mengandalkan APBN, akan muncul berbagai kendala dalam kepemimpinan, terutama bagi mereka yang baru menjabat,” kata Rahmat. Ia menekankan bahwa inovasi sangat diperlukan agar daerah mampu mencari sumber pendanaan alternatif tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.
Kedua, kemampuan beradaptasi. Rahmat menjelaskan bahwa pola kepemimpinan Presiden Prabowo lebih sentralistik, yang terlihat dari proses pelantikan kepala daerah yang kini dilakukan langsung oleh presiden, bukan oleh gubernur. “Hubungan emosional antara gubernur dan bupati/walikota semakin melemah, sehingga komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi sangat penting,” jelasnya.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemangkasan anggaran, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. “Kepala daerah harus jeli. Presiden bahkan meneliti satu per satu program secara detail,” tambah Rahmat. Menurutnya, jika semangat efisiensi yang diterapkan di pusat tidak diikuti oleh daerah, akan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Keempat, kemampuan membangun jaringan dan kolaborasi. Rahmat menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak proaktif dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat bisa menghadapi risiko berkurangnya dana APBN untuk daerah mereka.
Dia mencontohkan proyek pembangunan ruas tol yang sempat dihentikan, tetapi berkat komunikasi intensif, proyek tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan. “Jika kita tidak proaktif dan progresif, ke depan akan semakin sulit,” ujarnya.
Rahmat menambahkan bahwa kepala daerah perlu meninggalkan pola lama dan mulai beradaptasi dengan tantangan baru. “Jika tidak, siap-siap untuk tertinggal,” pungkasnya. Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat guna mengoptimalkan potensi daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Dalam konteks efisiensi, beberapa daerah telah mulai menerapkan langkah-langkah konkret. Beberapa instansi, misalnya, telah melakukan penghematan penggunaan listrik dan air serta membatasi rapat tatap muka dengan memanfaatkan teknologi seperti rapat virtual. “Langkah-langkah seperti ini perlu diadopsi oleh semua kepala daerah agar efisiensi yang diharapkan dapat tercapai,” kata Rahmat.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah harus memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. “Pelayanan publik harus ditingkatkan dan birokrasi harus dipangkas agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung,” tegasnya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Rahmat berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat membawa perubahan positif bagi Sumatera Barat. “Kita semua berharap, dengan semangat baru ini, Sumatera Barat dapat lebih maju dan mandiri secara fiskal,” tutupnya.(***)
