Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2024 di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin, (10/3/2025).
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyebutkan bahwa rapat ini merupakan bagian dari agenda Masa Sidang II Tahun 2025 untuk masa jabatan 2024-2029. Undangan tersebut ditujukan kepada pihak terkait agar dapat menghadiri rapat sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Penyampaian LKPJ oleh Wali Kota merupakan agenda penting dalam siklus pemerintahan daerah, di mana kepala daerah melaporkan capaian kinerja selama satu tahun anggaran kepada DPRD. Laporan ini nantinya menjadi dasar evaluasi bagi kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (10/3). Dalam laporan tersebut, berbagai capaian pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi selama tahun 2024 disampaikan secara komprehensif.
Dalam pidatonya, Wali Kota Padang menegaskan bahwa LKPJ ini disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Salah satu pencapaian utama Kota Padang di tahun 2024 adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 83,98 pada 2023 menjadi 84,34 pada 2024. Angka ini menempatkan Kota Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, melampaui rata-rata provinsi (76,43) dan nasional (75,02).
Di sektor kesehatan, pemerintah kota juga berhasil menekan angka stunting dari 24,2% pada 2023 menjadi 17,29% hingga September 2024. Upaya ini sejalan dengan program nasional dalam meningkatkan kualitas gizi anak.
Infrastruktur dan Transportasi Publik
Dalam bidang infrastruktur, Pemko Padang mencatatkan pembangunan jalan kota sepanjang 0,7 km dan pemeliharaan jalan sepanjang 34,09 km. Selain itu, pembangunan drainase sepanjang 0,8 km dan pemeliharaan drainase kota sejauh 34,81 km turut meningkatkan kualitas lingkungan kota.
DPRD Kota Padang menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2024.
Untuk transportasi publik, Pemerintah Kota Padang terus mengembangkan layanan angkutan massal Trans Padang guna memperlancar mobilitas warga dan mengurangi kemacetan.
Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan UMKM
Dari aspek ekonomi, Kota Padang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,65% pada 2024, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,54%. Peningkatan ini didorong oleh penguatan terhadap 47.692 pelaku usaha mikro dan 12.206 industri kecil dan menengah, serta pengembangan 11 kampung tematik sebagai pusat ekonomi kreatif.
Pembangunan Pasar Raya Fase VII juga telah rampung 100% dan mulai beroperasi pada tahun ini, sebagai bagian dari penguatan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.
Sebagai daerah rawan bencana, Kota Padang terus memperkuat mitigasi bencana dengan peningkatan jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dari 21 menjadi 27 kelurahan. Kota ini juga mendapat pengakuan internasional dari UNESCO-IOC dengan status Tsunami Ready Community untuk Kelurahan Purus dan Lolong Belanti.
Indeks Risiko Bencana Kota Padang turun dari 166,99 pada 2023 menjadi 155,96 pada 2024, menunjukkan efektivitas upaya mitigasi yang dilakukan.
Sepanjang 2024, Kota Padang meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Beberapa di antaranya adalah:
Peringkat 5 terbaik nasional dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan Tsunami Ready Community dari UNESCO-IOC.
Predikat A dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI.
Anugerah Media Center peringkat pertama dalam kontribusi konten berita dari Kementerian Kominfo.
Penghargaan Wali Kota Penggerak Pengelolaan Sampah Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Meski banyak capaian positif, Wali Kota Padang mengakui masih ada beberapa tantangan, terutama dalam ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan dengan kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, perencanaan ke depan diharapkan lebih matang dan berbasis kinerja serta pengawasan yang efektif.
Mengakhiri pidatonya, Wali Kota Padang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam membangun Kota Padang yang lebih maju, transparan, dan akuntabel. (Adv)
