Padang — Sebanyak 128 dari 342 Badan Publik yang mengisi kuesioner e-monev Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) berhasil masuk ke tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Ketua Monev KI Sumbar Mona Sisca menjelaskan, 128 badan publik tersebut terbagi dalam 11 kategori yakni Kategori IPD, Lembaga Yudikatif, KPU Kab/Kota, Bawaslu Kab/Kota, Pemkab/Pemko dan BPS.
“Dari 372 badan publik yang meregister akun e-monev 2025, hanya 342 yang mengisi kuesioner. Dan setelah menjalani beberapa tahapan, maka didapat 128 badan publik yang memenuhi kriteria untuk bisa lanjut ke tahapan presentasi. Hal tersebut telah diumumkan langsung oleh KI Sumbar melalui website resmi KI Sumbar pada Senin (29/9-2025) kemaren,” ungkap Mona Sisca.
Sementara itu Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra menegaskan bahwa tahapan ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana komitmen, implementasi dan inovasi serta apa saja strategi keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh setiap badan publik.
“Sebagai bentuk komitmen untuk tahapan presentasi ini kita harapkan memang dihadiri langsung oleh pimpinan publik yang menyampaikan paparan inovasi dan strateginya di hadapan panelis,” ucap Musfi Yendra.
Berkaitan dengan waktu dan pelaksanaan presentasi, Ketua Monev, Mona Sisca menyebutkan tahapan ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 16 Oktober selama 8 hari kerja secara offline di Kantor KI Sumbar.
“Badan Publik yang masuk dalam tahap presentasi adalah badan publik yang nilai kuisionernya di atas 70 atau 5 besar nilai tertinggi di kategorinya.” terang Mona Sisca.
Panelis dalam kegiatan presentasi terbagi menjadi 2 bagian diantaranya Panelis Eksternal dan Panelis Internal. Panelis presentasi monev KI Sumbar 2025 ini telah ditetapkan melalui pleno yakni: H.M. Nurnas, (eksternal) , Musfi Yendra, Mona Sisca dan Idham Fadhli dari internal.
Untuk melihat informasi lengkap badan publik yang masuk ke tahapan presentasi bisa di klik langsung di link media sosial Instagram KI Sumbar.
“Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang optimal adalah kunci menuju pemerintahan yang lebih baik,” pungkas Mona. (**)
