Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2024 serta penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 antara KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Sumatera Barat, Padang, Kamis (19/12/2025).
Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Efitrimen, mengatakan KPU Sumbar telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran Tahun 2024, khususnya menyangkut pertanggungjawaban dana sharing antara KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
Selain itu, rencana aksi atas rekomendasi BPK terhadap temuan pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2024 juga telah ditandatangani dan ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pemeriksaan, mulai dari rapat klarifikasi hingga pemeriksaan lapangan.
Surya menjelaskan, tidak seluruh daerah di Sumatera Barat menjadi sampel pemeriksaan BPK pada 2024. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dimaknai sebagai adanya permasalahan di daerah yang tidak diperiksa.
“Banyak daerah yang tidak diperiksa karena tidak dijadikan sampel. Ini perlu dipahami bersama, bukan berarti daerah tersebut bermasalah,” ujar Surya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Surya menyebutkan secara umum pengelolaan anggaran telah diselesaikan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa temuan yang berkaitan dengan pihak ketiga dan saat ini tengah dalam proses penyelesaian.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran hibah KPU kabupaten/kota tidak termasuk dalam objek pemeriksaan BPK. Meski demikian, Surya mengingatkan jajaran KPU kabupaten/kota agar tetap menyiapkan seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan baik.
“Walaupun tidak diperiksa oleh BPK, jangan dianggap tidak ada risiko. Seluruh dokumen harus disiapkan karena pada waktunya akan diminta dan diserahkan kepada BPK,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, KPU Sumatera Barat berharap dapat memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran di seluruh jajaran KPU se-Sumatera Barat, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi proses pengawasan dan pemeriksaan keuangan ke depan.(Jamal)
