Lintassumbar.co.id – Dua sidang sengketa informasi publik menjadi langkah awal bagi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat memperjuangkan hak masyarakat untuk tahu di awal 2021 ini. Sidang sengketa informasi publik tersebut digelar di ruang sidang Kantor KI Sumbat pada Rabu 13/1.
“Dua sidang sengketa informasi publik hari ini menjadi penanda dimulainya tahun sidang sengketa 2021,” ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska.
Kedua sidang sengketa informasi publik itu yakni, Sidang Register Nomor : 10/X/KISB-PS/2020, pada Pukul 11.00 WIB, dengan Pemohon atas nama Syahrial ML Marajo dengan Termohon Atasan PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.
“Agenda persidangan hari ini adalah Pembuktian, dimana dalam persidangan hanya dihadiri oleh Pemohon,” sebut Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Sumbar Arif Yumardi.
Sidang sengketa informasi publik kedua dimulai pada pukul 14.00 Wib, dengan agenda pembacaan putusan majelis komisioner KI Sumbar tentang permasalahan informasi dengan termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Sidang kedua hari ini pembacaan putusan. persidangan ini dihadiri oleh para pihak dalam sengketa a quo,” jelas Arif.
Sidang putusan yang dibacakan oleh majelis komisioner secara bergantian itu memutuskan mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi a quo.
Berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Majelis Komisi Informasi juga memerintahkan kepada pihak termohon untuk melaksanakan seluruh prosedur layanan informasi publik sebagaimana ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Dijelaskan Arif Yumardi, dengan mengelar dua Sidang pada hari ini membuktikan kerja keras KI Sumbar dalam berupaya secara maksimal menyelesaikan register yg ada pada awal tahun masih dalam kondisi pandemi covid 19.
“Seluruh kegiatan KI apalagi sidang sengketa informasi publik menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” imbuhnya.
Pelakasanaan sidang sengketa informasi publik kata Arif sebagaimana diamanatkan Undang Undang no 14 tahun 2008 pasal 26 point 3, yaitu Komisi Informasi Propinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi di daerah melalu mediasi dan/atau ajudikasi nonligitasi.
“Untuk itu, walau di awal tahun Komisi Informasi langsung tancap gas,” pungkasnya.(Jamal)
