Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mewujudkan layanan sanitasi aman melalui tata kelola yang baik.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) yang digelar di Padang, Kamis (21/8/2025).
“Sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Maigus.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya PIU-SIIP Kota Padang dan tim ISC-SIIP.
SIIP sendiri merupakan hasil nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemko Padang. Program ini berlangsung sejak 2024 hingga Januari 2026, dengan Padang ditetapkan sebagai salah satu dari lima kota percontohan di Indonesia.
Melalui forum ini, Pemko Padang mendorong tercapainya kesepakatan terkait tiga hal utama, yakni pengembangan kapasitas dan kelembagaan, rencana investasi infrastruktur sanitasi baik optimalisasi maupun pembangunan baru, serta identifikasi potensi kemitraan lintas sektor.
“Kami berharap melalui diskusi ini, lahir dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang implementatif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” kata Maigus.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, menekankan pentingnya kebijakan bersama serta dukungan dari Pemko Padang untuk memperkuat sektor sanitasi.
“Komitmen itu diperlukan untuk menginisiasi perubahan dan transisi terhadap kebiasaan, kesadaran, serta kepentingan bersama. Marilah kita mempersiapkan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan kepada masyarakat Kota Padang,” ujar Lutz.
Sementara itu, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, diwakili Marsaulina Pasaribu, menegaskan bahwa target nasional sanitasi aman ditetapkan sebesar 30 persen pada tahun 2029. Angka tersebut cukup ambisius mengingat capaian nasional saat ini baru mencapai 10,25 persen.
“Untuk mencapainya diperlukan kolaborasi yang responsif terhadap isu serta berbasis pada kebutuhan daerah,” katanya.
Ia menambahkan, forum FGD ini menjadi rangkaian penting dalam mendukung perencanaan bidang sanitasi dengan fokus pada aspek tata kelola.(***)
