Parik Malintang — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyambut kedatangan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Ruang Rapat Bupati, Senin (8/9).
Kedatangan tim ini bertujuan melakukan pemeriksaan kinerja terkait efektivitas pengelolaan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman.
Turut hadir mendampingi Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, yakni Sekda Rudy Repenaldi Rilis, Inspektur Hendra Aswara, Kadis Parpora M. Fadly, Kadis PUPR El Abdes Marsyam, serta sejumlah pejabat terkait.
Pengendali Teknis Pemeriksaan BPK, Fahri Saputra, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini akan berlangsung selama 30 hari, mulai 8 September hingga 7 Oktober 2025.
Pemeriksaan meliputi tahap pendahuluan dan terperinci dengan fokus pada empat aspek utama, yaitu: Area potensial untuk pariwisata, Pemasaran objek wisata, Destinasi wisata, Industri wisata
“Padang Pariaman memiliki potensi besar dengan lebih dari 150 destinasi wisata. Namun, dari segi pemasaran masih belum optimal. Pemeriksaan kali ini tidak hanya berfokus pada Dinas Pariwisata, tetapi juga lintas OPD yang terkait. Outputnya berupa rekomendasi yang membangun, untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan pariwisata,” jelas Fahri.
Bupati John Kenedy Azis dalam sambutannya menegaskan dukungan penuh terhadap agenda pemeriksaan BPK ini. Menurutnya, potensi wisata Padang Pariaman yang melimpah perlu dikelola secara lebih terorganisir dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
“Contohnya Air Terjun Nyarai dengan panorama alam yang indah, atau destinasi Tiram yang memiliki pemandangan menawan dan akses strategis dekat bandara serta pintu keluar tol. Jika wisata-wisata ini dapat kita kelola dengan baik, tentu akan meningkatkan PAD sekaligus perekonomian masyarakat. Kami menyambut baik langkah BPK dan siap memberikan dukungan penuh,” ujar Bupati.
Dengan adanya pemeriksaan kinerja dari BPK, diharapkan Pemkab Padang Pariaman dapat memperoleh masukan yang konstruktif demi meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
