Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama beras. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga menjangkau 104 kelurahan.
Rapat koordinasi terkait program ini digelar di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (11/9/2025). Hadir dalam pertemuan itu Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Pimpinan Bulog Sumatera Barat Darma Wijaya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Andi, serta Statistisi Ahli Muda BPS Kota Padang, Riska Febrina.
Riska memaparkan perkembangan inflasi terbaru. Menurutnya, inflasi bulanan Padang pada Agustus 2025 mencapai 0,35 persen dibanding Juli. Sementara inflasi year to date tercatat 2,32 persen dan inflasi year on year sebesar 2,53 persen.
“Komoditas yang paling banyak menyumbang inflasi bulanan adalah beras, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan,” ungkap Riska.
Deputi BI Sumbar, Andi, menambahkan bahwa pihaknya ikut ambil bagian dalam menekan biaya logistik pangan. “Dari Bank BI, yang kami bisa lakukan, kami bisa membantu ongkos yang ditanggung Bulog pada kegiatan angkut barang tersebut,” katanya.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa perluasan GPM ini merupakan tindak lanjut dari rakor bersama pemerintah pusat. Menurutnya, pasar murah bukan hanya untuk menekan harga, tapi juga sebagai kontrol harga pasar.
“Kita, Kota Padang, masih berada pada posisi inflasi 0,35 persen. Oleh itu, dengan adanya pasar murah, ini sekaligus berfungsi untuk mengontrol harga pasar,” ujar Maigus.
Ke depan, Pemko Padang juga mendorong strategi jangka panjang lewat pemanfaatan pekarangan rumah. Dinas Pertanian bekerja sama dengan anggota DPR RI serta kelompok tani agar masyarakat bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri, tidak sepenuhnya bergantung pada pasar.(***)
