Lintassumbar.id – Pariaman, Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau melalui Bagian Kesra Kota Dumai melakukan studi komperatif ke Kota Pariaman, Jumat (6/3).
Kunjungan dari Kabag Kesra Kota Dumai, Samwir Karim dan rombongan tersebut disambut langsung oleh Kabag Kesra Kota Pariaman, Syamsuardi di Balaikota Pariaman.
“Tujuan kami datang ke Kota Pariaman ini untuk studi komperatif tentang ketertiban masyarakat,” sebut Samwir Karim kepada awak media.
“Salah satu yang ingin kami pelajari tentang Perda LGBT di Kota Pariaman. Karena di Kota Dumai sedang maraknya kasus LGBT,” ujarnya.
“Kita juga studi tentang persiapan khafilah Kota Pariaman dalam menghadapi MTQ, kegiatan hafidz quran, dan pembinaan MDTA dan MDTU,” sambungnya.
Ia juga menilai pentingnya menghidupkan kegiatan religi yang rutin guna mengantisipasi kemungkinan buruk maraknya kasus LGBT di mana sudah terindikasi merasuki dunia pendidikan dan penyakit masyarakat di kota yang berjulukan kota pelabuhan tersebut.
“Untuk mengatasi hal tersebut, Kota Dumai sedang membuat program magrib wajib mengaji, shubuh berkah dan pengajian bulanan Pemko Dumai,” jelasnya.
“Walikota Dumai juga sudah memberikan intruksi kepada OPD guna menjadi pembina untuk masjid dan mushalla. Hal tersebut guna memfokuskan kegiatan dan program religi dapat terlaksana dengan baik,” kata dia.
Sementara itu, Kabag Kesra Kota Pariaman Syamsuardi saat menyambut hangat kunjungan tersebut mengucapkan selamat datang kepada rombongan di kota tabuik.
“Kota Pariaman daerah pertama di Prov Sumbar yang melahirkan Perda tentang LGBT ini. Dalam Perda tersebut terdapat dua pasal yakni pasal 24 dan pasal 25 yang mengatur tentang larangan dan sanksi hukum aktivitas LGBT dan waria, yang menganggu ketertiban umum di Kota Pariaman,” terangnya.
“Pemerintah Kota Pariaman menindak tegas pelanggaran terhadap pasal tersebut dan akan dikenakan sanksi denda sebesar 1 juta rupiah kepada pelanggar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syamsuardi mengungkapkan bahwa Kota Pariaman juga belajar dari Kota Dumai, yang membuat sanksi bagi ASN yang tidak menghadiri kegiatan Subuh Mubarokah akan dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah.
Diharapkan dari pertemuan ini menjadikan hubungan kedua daerah semakin baik. Dan ada nilai tambah bagi Kota Pariaman terhadap penilaian daerah lain yang melakukan studi komperatif di kota ini.
