 |
| Ketua DPRD Padang Pariaman, Faisal Arifin |
LINTASSUMBAR.COM, Padang Pariaman – Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi DPRD Padang Pariaman mampu mempercepat pembangunan di pelosok nagari Padang Pariaman. Pasalnya tahun ini dana aspirasi anggota DPRD Padang pariaman makin difokuskan untuk pembangunan fisik, seperti pmbangunan betonisasi jalan lingkungan, drainase, perbaikan sarana ibadah, pembangunan MCK dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di daerah pelosok yang masih minim pembangunan.
“Tahun ini dana aspirasi DPRD Padang Pariaman kita maksimalkan untuk pembangunan fisik di nagari dan korong korong, terutama di daerah yang jarang tersentuh pembangunan”, ujar Ketua DPRD Padang Pariaman Faisal Arifin.
Faisal Arifin menjelaskan pokok pikiran (pokir) merupakan bentuk tanggungjawab anggota DPRD selaku penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga semua aspirasi masyarakat diserap dan disampaikan kepada eksekutif dan diakomodir dalam bentuk pokok pikiran dewan.
Politisi Golkar tersebut berharap agar seluruh pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang sudah diakomodir melalui dana aspirasi tersebut dapat dimaksimalkan dan terserap dengan baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Semoga dana aspirasi yang sudah diakomodir untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan dengan baik”, ujar Mantan Ketua DPD Golkar Padang Pariaman tersebut.
 |
| Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Mothia Aziz |
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Mothia Aziz mengungkapkan dana pokir memang sebagian besar untuk pembangunan fisik yang belum terakomodir oleh Pemkab Padang Pariaman. Usulannya dihimpun dari masyarakat yang diserap oleh anggota dewan di daerah pemilihannya masing masing saat reses.
“Pokir itu bersumber atas dasar kebutuhan masyarakat yang dihimpun oleh anggota dewan di daerah konsituennya masing masing”, ujar Mothia Aziz.
Hasil pokok pikiran anggota dewan tersebut ditampung dan dititipkan kepada pihak eksekutif melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga pembangunan yang dilakukan di nagari atau jorong tepat sasaran karena benar benar yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Namun diakui Mothia, tidak semua usulan masyarakat langusung dapat diakomodir. Hal ini tentu saja terkait keterbatasan anggaran, sementara usulan masyarakat sangat banyak. Sehingga digunakan skala prioritas untuk merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut.
“Bagi aspirasi masyarakat yang belun tertampung, akan diupayakan pada tahun anggaran berikutnya”, ujar mantan walinagari tersebut.
 |
| Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Januar Bakri |
Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Januar Bakri, meminta kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan masa reses anggota dewan dengan menyampaikan usulan kebutuhan pembangunan di daerah masing masing.
“Masyarakat harus mampu memaksimalkan manfaat pokir anggota dewan, karena masyarakat dapat menyampaikan usulan pembangunan di daerahnya”, ujar ketua Demokrat Padang Pariaman tersebut.
Januar Bakri menilai pokir ini dapat memaksimalkan pembangunan yang mungkin tidak terperhatikan oleh ekskutif.
“Melalui pokir inilah pembangunan yang mungkin tidak terperhatikan oleh eksekutif dapat diusulkan saat musrenbang tingkat nagari” ujar Januar.
Sementara itu Sekretaris Dewan DPRD Padang Pariaman, Muhadek Salman mengungkapkan, tahun ini sebagian besar usulan pokir anggota dewan dapat diakomodir. Namun yang belum terakomodir akan diupayakan pada APBD Perubahan.
“Sebagian besar usulan pokir dewan tahun ini terakomodir, karena pokir ini memang hak masing masing anggota dewan”, ujar Muhadek.
Muhadek menjelaskan mulai tahun 2019, usulan pokok pikiran dewan akan disampaikan melalui e-pokir. Sistem e-pokir. Semua usulan tersebut sudah harus masuk paling lambat bulan ini.
“Mulai tahun depan semuanya melalui sistem e-pokir, saat ini sedang kita godok, maret ini semuanya harus masuk, jadi tidak ada nanti usulan yang naik di tengah jalan”, jelas Muhadek.
Sekda Padang Pariaman, Jon Priadi, mengakui tahun ini anggaran untuk dana pokok pikiran anggota dewan mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya.
“anggaran pokir mengalami peningkatan yang cukup signifikan tahun ini”, ujar Jon Priadi. (Fadhil)
