 |
Lintassumbar.com, Solok –
Masyarakat Kabupaten Solok yang peduli dengan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menolak revisi terbatas terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum. Pasalnya revisi ini diduga beraroma bisnis antara Komisi V DPR RI dengan Kemenhub.
Aktivis LSM Gempa Solok, Ega Pratama menilai meskipun dapat membantu dari sisi efesiensi, namun hasil penelitian yang dilakukan secara konfrenhensif mengatakan, sepeda motor tidak layak dari aspek keselamatan untuk dijadikan angkutan umum. Atas dasar itulah UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamanatkan sepeda motor bukan untuk atransportasi angkutan umum.
“Tidak satu negara pun yang melegalkan sepeda motor digunakan sebagai angkutan umum dengan alasan keamanan”, ungkap Ega Pratama.
Ega menambahkan revisi untuk mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum adalah bukti nyata bahwa pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan warganya. Padahal SDM adalah aset utama bangsa dan negara, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kualitas SDM.
Di samping itu rencana revisi tersebut merupakan bentuk tekanan pihak atau kelompok kapitalis yang ingin meraup keuntungan dari bisnis transportasi umum dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. Mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa rasa peduli terhadap keselamatan warga di jalan raya.
Selain itu, rencana revisi terbatas Uu No 22/2009 yang sudah disepakati Komisi V DPR RI dengan Kemenhub untuk mengakomodir sepeda motor sebagai angkutan umum akan menjadi pintu masuk bagi kelompok tertentu untuk membuat sistim transportasi angkutan umum semakin carut marut kemudian menguasai untuk meraih keuntungan.
Menurut Ega, hendaknya semua pihak peduli terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas agar tidak menjadi korban sia sia akibat kecelakaan lalu lintas. Apalagi, lalu lintas merupakan cermin budaya dan potret modernitas sebuah bangsa.
Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Lintang Fortuna Yuslir, ia menilai kebijakan ini bukanlah hal yang tepat. Cukup tingginya angga kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua mesti menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat, baik eksekutif maupun legislatif.
“Hendaknya pemerintah dalam mengambil keputusan yang menyangkut hal – hal yang krusial ini, mesti melakukan kajian mendalam, terkait dampak positif dan negatifnya” pungkas Yuslir. (M. Ilham)
