Mentawai – Bawaslu Sumatera Barat bersama Komisi Informasi Sumbar melakukan kunjungan kerja ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa (16/09). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan data, pelayanan informasi publik, serta persiapan presentasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia, menegaskan perlunya pembinaan keterbukaan informasi di seluruh jajaran kabupaten dan kota. Ia menilai Mentawai memerlukan perhatian lebih agar mampu meningkatkan kreativitas dalam mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Ada beberapa hal yang harus didorong, sehingga PPID Mentawai bisa produktif dan meraih predikat informatif pada penilaian KIP. Tidak hanya operator, tetapi pimpinan juga wajib menindaklanjuti arahan dari Komisi Informasi,” ujar Rinaldi.
Ia juga mengapresiasi Komisi Informasi Sumbar atas kehadiran langsung di Mentawai. Menurutnya, langkah tersebut memberi motivasi dan peluang besar bagi Bawaslu Mentawai untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi.
Ketua Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra, menilai Bawaslu Mentawai menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, jika pada 2023 Kabupaten Mentawai berada di posisi terbawah dalam penilaian KIP, maka pada 2024 Bawaslu Mentawai berhasil naik menjadi cukup informatif.
“Capaian ini patut diapresiasi. Bahkan, Bawaslu Mentawai berpotensi menjadi ikon keterbukaan informasi publik di daerah. Transparansi, inovasi, dan konsistensi harus terus dijaga agar Bawaslu bisa jadi contoh bagi lembaga lain,” jelas Musfi.
Sementara itu Komisioner KI Sumbar menilai Bawaslu Mentawai layak menjadi acuan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai karena sudah memperoleh predikat Cukup Informatif dan bahkan bisa naik kelas menjadi Informatif pada Monev Komisi Informasi tahun 2025 ini.
Ia menambahkan, informasi publik bukan hanya soal berita, melainkan juga kebijakan dan keuangan yang termasuk hak asasi. Bila seluruh Bawaslu kabupaten dan kota di Sumbar berhasil meraih predikat informatif, hal itu akan menjadi sejarah penting di tingkat nasional.
Melalui kunjungan ini, Bawaslu Sumbar bersama Komisi Informasi berharap penguatan kapasitas dan inovasi pelayanan informasi publik dapat terwujud di Mentawai. Selanjutnya, keterbukaan informasi di seluruh Sumbar diharapkan mampu meningkat secara berkelanjutan. (*)
