Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) memperkuat strategi untuk menekan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Langkah itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balaikota Padang, Senin (8/9/2025).
Rapat dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota sekaligus Ketua TKPK, Maigus Nasir. Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, mulai dari BAZNAS, Balai Pelatihan Vokasi, hingga berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Maigus Nasir menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah menyusun program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Fokus utama adalah mengurangi beban pengeluaran warga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui akses pekerjaan dan pelatihan, serta menekan kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal,” kata Maigus.
Tren Positif, Tantangan Masih Ada
Data terbaru menunjukkan angka kemiskinan di Kota Padang pada 2024 berada di level 4,06 persen, turun 0,11 poin dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, kemiskinan ekstrem diklaim sudah mencapai 0 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 40 ribu jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tercatat.
Untuk mendorong masyarakat keluar dari status kemiskinan, Pemko Padang menargetkan graduasi. Indikatornya antara lain peningkatan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, rumah layak huni, kepemilikan aset produktif, serta kemandirian dari bantuan sosial.
“Kalau sebelum graduasi pendapatan mereka di bawah UMK, anak putus sekolah, atau rumah tidak layak huni, setelah graduasi diharapkan mereka punya penghasilan tetap di atas UMK, anak-anak bisa sekolah, dan memiliki aset produktif seperti warung atau sawah,” jelas Maigus.
Strategi Anggaran dan Program
Pemko Padang telah menyiapkan berbagai program. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp19,6 miliar untuk seragam dan LKS gratis, bantuan beras, serta makanan bergizi bagi pelajar dan ibu hamil.
Selain itu, Rp1,5 miliar dianggarkan untuk peningkatan keterampilan pemuda. Maigus juga meminta BAZNAS mengalihkan anggaran beasiswa yang kini dibiayai APBD ke program produktif seperti modal usaha.
“Presiden sudah sangat fleksibel dalam hal ini karena ada perubahan kebijakan. Kami minta BAZNAS segera mengubah rencana kerjanya agar bisa diprogramkan untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk lapangan kerja atau modal kerja,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Pemko Padang juga akan memperbanyak pasar murah. Mekanisme voucher untuk MBR sedang dipertimbangkan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Pentingnya Data dan Sinkronisasi
Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan pentingnya integrasi program antarlembaga. Menurutnya, pencapaian target pemerintah pusat yakni graduasi 4.079 jiwa pada 2025 hanya mungkin tercapai dengan data yang akurat dan perencanaan terpadu.
“Kalau Dinas Sosial jalan sendiri, Dinas Perdagangan jalan sendiri, akhirnya tidak sinkron. Itulah mengapa TKPK sangat penting,” kata Fadly.
Ia menambahkan, instruksi Presiden sudah memberikan panduan jelas soal sasaran dan strategi. “Tinggal bagaimana kita memastikan siapa yang bertanggung jawab, program menyasar siapa, dan apakah sesuai dengan target 4 ribu jiwa itu atau tidak,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum awal bagi Pemko Padang untuk memastikan setiap program tidak hanya sekadar memenuhi target, tetapi juga memberi dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan, sekaligus membawa masyarakat menuju kemandirian ekonomi.(***)
